Kades Lebung Sari Dituding Selewengkan DD

MERBAUMATARAM – Diduga melakukan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2017, Kepala Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram Agung Widodo dilurug massa. Massa yang dimotori Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) itu mengklaim ada banyak penyimpangan DD 2017 yang terungkap di 2019. “ Ada banyak kegiatan fiktif yang tidak direalisasikan. Mulai dari santunan jompo, kegiatan karang taruna, kegiatan senam PKK Desa hingga peningkatan sanggar seni. Tidak direalisasikan,” kata Kasmin Eko korlap aksi di depan kantor Desa Lebung Sari, Senin (11/2). Kasmin cs menyayangkan bahwa uang yang diperuntukan untuk mensejahterakan masyarakat desa justru diselewengkan. Karenanya, kata dia, pihaknya bakal mengadukan persoalan ini ke pihak kepolisan serta Pemkab Lamsel perihal sanksi. “ Selain kegiatan fiktif ada juga realisasi pengadaan serta pembangunan yang juga fiktif. Mulai dari BUMDes, Perpusdes hingga macetnya tunjangan BPD serta anggotanya,” beber dia. Masih kata Kasmin, empat tuntutan massa yang disuarakan diantaranya mendesak pihak-pihak terkait untuk mengawal dugaan penyelewengan DD. Menerapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku, memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggungjawab terhada DD, dan mendesak aparat menindak tegas siapapun yang terlibat dalam pusaran kasus ini. “Empat tuntutan itu merupakan aspirasi dari masyarakat LebungSari agar didengar dan ditindaklanjuti proses pemeriksaannya,” imbuh Kasmin. Sayangnya, batang hidung Agung Widodo belum terlihat sepanjang aksi berlangsung. Tak ayal upaya massa untuk bertemu dengan Kades itu tak terwujud. Dugaan penyelewengan DD 2017 itu tak lepas dari kontroversi. Terlebih Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merbau Mataram, mencium intrik politik jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Juni mendatang. Kepada Radar Lamsel, Ketua Apdesi Kecamatan Merbau Mataram Pudin mengatakan, massa yang melakukan protes itu sejatinya tak sependapat perihal penyerapan Dana Desa. Berangkat dari penyerapan yang dianggap tak maksimal itulah massa ngelurug kantor desa setempat. “ Dari sudut pandang Apdesi memang penyerapan itu tidak bisa diputuskan sepihak. Sebab ada OPD yang bisa memberikan penilaiannya. Terlepas dari itu dilakukan Kades atau bukan,” kata Pudin. Pentolan Apdesi Merbau Mataram ini melanjutkan, dikecamatan itu sejatinya sudah ada desa yang sejatinya bisa menjadi rambu bagi desa lain. Desa Talang Jawa. Ya, Kades Talang Jawa kata dia sempat dikurung lantaran terbukti menyalahgunakan DD. “ Kalau Agung Widodo ini sudah kami panggil dan bicara dengan rekan-rekan Kades. Dia tegas dan siap apabila harus diperiksa karena menurutnya semua sudah direalisasikan terlepas penyerapannya sesuai atau tidak,” ungkap Pudin. Disinggung motif dari aksi tersebut? Pudin tak menampik aksi massa itu juga bisa saja berkaitan dengan Pilkades yang bakal dihelat Juni mendatang. Karenanya kata dia, Apdesi Merbau Mataram tak mau gegabah menyikapi polimik yang terjadi saat ini. “ Ini kan protes rasa politik. Sebab sebentar lagi ada Pilkades, sementara satu dari yang memprotes itu diyakini bakal maju mencalonkan diri juga, kalau dari segi komunikasi dan sharing kepada Kades yang bersangkutan. Itu sudah kami lakukan dan beliau siap diperiksa,” tandasnya. Camat Merbau Mataram Yusmiati belum berkomentar perihal kisruh yang terjadi diwilayah yang dipimpinnya itu. Tiga kali Radar Lamsel berusaha menjalin kontak untuk meminta tanggapannya namun tak kunjung dijawab. Sementara posisi teleponnya dalam keadaan aktif. (ver)