Kherlani Gerah Surat Kaleng Tukin

KALIANDA – Pj. Bupati Lampung Selatan H. Kherlani, SE, MM belakangan mengaku gerah. Pemicunya ia mengaku mendapatkan surat kaleng terkait tunjangan kinerja (tukin) para pegawai dilingkungan Pemkab Lamsel. Dalam surat kaleng yang diterimanya para pegawai meminta agar tukin disamaratakan. Sementara belakangan ini belum semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapatkan tukin. Tukin baru bergulir di Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lamsel. Kherlani mengungkapkan kegerahannya mengenai surat kaleng itu kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat berkunjung ke Lamsel. “Surat kaleng itu isinya minta semua tukin disamaratakan. Ini teman-teman media jangan ditulis. Saya cuma ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur. Karena, tukin ini merupakan salah satu program unggulan dari Pak Gubernur,” kata Kherlani sambil meminta solusi kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat kunjungannya ke Lamsel, Jum’at (5/2) lalu. Menurutnya, pada APBD 2016 ini Pemkab Lamsel telah mengganggarkan dana sebesar Rp34 Miliar untuk alokasi tukin tersebut. Itu diberikan tidak lain untuk memicu semangat kinerja pegawai. “Kalau memang ada permasalahan seperti ini, mending dibatalkan saja anggaran untuk tukin ini. Saya minta arahan dengan Pak Gubernur terkait persoalan ini. Karena, kita ketahui saat ini banyak pegawai yang ingin pindah ke Pemprobv karena memang tukin disana lebih besar,”tutupnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyebut kedatangan surat kaleng tersebut disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. “Itu surat kaleng juga kalengnya bocor. Jelas beda dong, tunjangan kinerja diberikan sesuai kinerjanya. Masa yang malas sama rajin, yang tanggungjawabnya lebih besar disamakan,”cetus Ridho saat diwawancarai sejumlah awak media. Dia menjelaskan, tukin memang secara khusus diperintahkannya sebagai salah satu pemicu semangat kerja bagi para pegawai. Tukin juga, lanjutnya, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di wilayah masing-masing. “Kalau tidak kita mulai dari sekaranag kapan lagi? Saya minta tukin tetap dianggarkan, tetapi harus sesuai dengan kemampuan daerah. Memang di Bandarlampung juga ada bebrapa satker yang berbeda. Karena, itu sesuai dengan beban dan tanggungjawab pekerjaan,”pungkasnya. (idh)