GEDONGTATAAN - Ketua DPRD Pesawaran M.Nasir meminta kepada pemerintah Daerah Pesawaran untuk segera mengusulkan 113 peserta yang telah masuk passing grade pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) beberapa waktu lalu.
Pasalnya jika pemerintah daerah Pesawaran tidak segera mengusulkan kesiapan anggaran bagi 113 peserta yang lulus P3K tersebut ke Kemenpan RB, maka P3K yang telah mengikuti tes tersebut masih berpotensi dibatalkan.
\"Untuk itu saya meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengusulkan 113 PPPK yang lulus tersebut ke Kemenpan RB,\" ungkap Nasir Minggu (10/3).
Dikatakan, usulan kebutuhan formasi PPPK tersebut merujuk kepada surat Menpan RB nomor B/275/S.SM.01.00/2019 tentang penyampaian kebutuhan/ formasi PPPK berdasarkan jumlah peserta seleksi yang memenuhi nilai ambang batas. Dimana surat edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota yang menyelenggarakan pengadaan PPPK Tahap I tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019.
\"Segera usulkan, karena paling lambat tanggal 11 Maret ini. Demi nasib para penyuluh pertanian, guru atau tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang telah bekerja puluhan tahun,\" harapnya.
Ditanya soal dukungan DPRD terkait penganggaran PPPK tersebut di APBD Perubahan 2019 mendatang? Ditegaskan ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran ini, pihaknya akan memberikan dukungan penuh untuk menganggarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi PPPK yang telah lulus seleksi tersebut.
\"Kalau soal itu (Gaji) diestimasikan paling tiga miliar dengan asumsi gaji dua juta setengah. Jadi bisa dianggarkan dan itu harus kita anggarkan,\" tandasnya. (Rus)