Pleno di Palas Kembali Menuai Protes

PALAS – Pelaksanaan rapat pleno terbuka di Kecamatan Palas kembali hangat. Penghitungan ulang perolehan suara TPS 5 Desa Sukabakti menuai aksi protes dari puluhan pendukung salah satu peserta caleg Kabupaten Lamsel.           Berdasarkan informasi, munculnya aksi protes disebabkan adanya penggunaan formulir C1 Plano yang diganti dengan menggunakan kertas karton yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran.           Salah satu peserta calon legislatif Kabupaten Lampung Selatan, Hipni mengatakan, penggunaan kertas karton sebagai pengganti formulir C1 plano dinilai telah menyalahi aturan pemilu.           “Ini telah menyalahi aturan, harusnya perolehan suara dicatat di formulir C1 berhologram, namun pelaksana di TPS menggunakan kertas karton,” kata Hipni kepada Radar Lamsel, Senin (29/4).           Caleg dari Partai Golkar ini juga menilai, penggunaan kertas karton sebagai pengganti formulir C1 ini adanya indikasi kerjasama antara pelaksana pemilu dengan caleg. “Jika menggunakan karton seperti ini berarti ada indikasi kerjasama antara PPK dan caleg,” imbuhnya.           Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palas, Ketut Purne mengatakan, penggunaan kertas karton tersebut telah mendapat kesepakatan bersama antara saksi dan KPPS pada saat melakukan penghitungan di TPS.           “Tentunya penggunaan kertas karton ini sudah ada kesepakan bersama, semua saksi yang berada di TPS menerima. Karena ada kesepakatan itu juga hasil suara yang dicatat pada karton akan diganti dengan C1 saat plano,” paparnya.           Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan anta Lembaga (PHL) Bawaslu Lampung Selatan Iwan Hidayat menggungkapkan, penggunaan kertas karton sebagai pengganti C1  dianggap sah ketika telah mendapat kesepakatan. Serta memiliki cap dan tanda-tangan para saksi.           “Ini hanya masalah administrasi C1 Plano. Jika masih ada keberatan, masalah ini bisa dianulir melalui surat DA2 yang nantinya akan dilanjutkan di KPU kabupaten,” ungkapnya.           Masalah ini juga, lanjut Iwan, bisa menjadi koreksi bagi KPPS untuk lebih menelitik kelengkapan logisti di TPS sebelum pemungutan suara dilaksanakan.           “Harapan kami ini bisa menjadi koreksi agar pelaksanaan pemilu selanjut KPPS lebih teliti untuk memeriksa kelengkapan logistik,” harapnya. (vid)