Nanang Raih Penghargaan Nasional Urutan IV

Dinilai Berprestasi Cegah Konflik Sosial

KALIANDA – Penghargaan tingkat nasional diperoleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI). Kali ini, apresiasi itu diberikan atas prestasi dan inovasi dalam penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten. Lampung Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang dianggap sukses dalam persoalan tersebut, sejak dipimpin Plt Bupati Nanang Ermanto. Piagam Penghargaan ini diterima langsung pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, di Grand Hotel Paragon, Jakarta, Kamis (16/5) kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Wiranto didampingi Mendagri, Tjahjo Kumolo yang secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Nanang Ermanto. “Pemberian penghargaan ini kita pilih berdasarkan masukan dari Kepolisian, BIN, TNI dan pemerinta daerah setempat,” ujar Tjahjo Kumolo usai penyerahan penghargaan tersebut seperti disampaikan Kepala Badan Kesbangpolinmas Lamsel, Drs. H. M. Darmawan, MM kepda Radar Lamsel melalui sambungan telepon. Selain menyerahkan penghargaan, imbuhnya, Kementerian Dalam Negeri juga menggelar rapat koordinasi penanganan potensi konflik sosial di daerah. Dengan mengangkat tema ‘Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serantak 2019’. Darmawan melanjutkan, Plt Bupati Nanang Ermanto mendapatkan peringkat terbaik IV untuk kategori kabupaten/kota se-Indonesia. “Prestasi ini berkat kerja keras Plt Bupati dalam mengkoordinasikan seluruh jajaran stakeholder dalam penanganan konflik sosial di kabupaten kita,” bebernya. Lebih lanjut dia mengatakan, salah satu hal nyata yang rutin dilakukan oleh pimpinannya dalam beberapa kesempatan dengan bersilaturahmi bersama jajaran Forkopimda. Mulai dari jajaran kepolisian, TNI, club, ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Khagom Mufakat ini. “Bisa kita lihat dan rasakan sendiri dalam beberapa waktu terakhir tidak pernah terjadi persoalan konflik sosial. Artinya, kita sukses dalam hal pencegahan. Selalu mengedepankan musyawarah dan duduk bersama jika terdengar perselisihan. Bahkan, dalam setiap kegiatan di lapangan selalu mengucapkan permintaan maaf dengan kerendahan hati. Hal ini sangat penting artinya guna mewujudkan Lamsel yang aman dan damai,” pungkasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, acara yang dibuka oleh Menko Polhukam Wiranto itu, turut dihadiri para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepolisian Daerah, Kodam/Korem, Kejaksaan Tinggi, Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota Provinsi se-Indonesia. Dalam Wiranto mengatakan, potensi konflik tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang sederhana. Manajemen konflik harus dikoordinasikan secara jangka panjang oleh pemda bersama aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di daerah masing-masing. “Saat ini ancaman yang kita hadapi lebih kompleks, seperti peredaran gelap narkoba, human trafficking, dan masalah ideologi. Dan apabila konflik sosial di daerah tidak selesai, maka akan menjadi konflik nasional,” ujar Wiranto saat memberikan arahan. Selain itu, pasca Pilpres serentak, pemerintah daerah juga diminta untuk tetap menjaga suasana yang kondusif, sampai dengan pengumuman secara resmi tanggal 22 Mei mendatang.  (idh)