APBD Defisit Rp 49 Milyar, DPRD Soroti Kinerja OPD

GEDONGTATAAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya para pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih lemah, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor defisitnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 2019 ini yang mencapai sekitar Rp.49 Milyar. Untuk itu, legislatif meminta kepada seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi guna menutupi defisit tersebut. Menurut Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir, sebagai langkah untuk mengatasi selisih antara pendapatan dan belanja tersebut, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran pada program kegiatan yang ada pada struktur OPD. Namun, hal tersebut harus diberlakukan pada program kegiatan yang sifatnya bukan pada skala prioritas. \"Kinerja OPD dalam mencari sumber PAD harus ditingkatkan lagi. Sehingga program-program yang telah di anggarkan sebelumnya tidak dipangkas untuk menutupi defisit ini,\" ujar Nasir, Selasa (25/6). Disamping itu, ia juga meminta kepada seluruh OPD untuk menyiapkan hasil realisasi pendapatan dan belanja pada pelaksanaan pembahasan yang akan datang, sehingga pihak eksekutif dapat melihat faktor-faktor yang menjadi defisitnya APBD. \"Jadi kelihatan dinas mana yang tidak mampu, tidak bekerja atau koordinasinya yang tidak berjalan dengan baik,\" tandasnya. Hal senada ditambahkan Anggota Badan Anggaran DPRD Pesawaran, Jhonny Corne, dimana pihaknya menilai terjadinya defisit tersebut akibat masih lembahnya pengelolaan PAD bagi para OPD pengelola. \"Yang saya lihat tentu ini akibat masih kurangnya optimilasi pengelolaan PAD terutama pada sektor retribusi. Dan ini menjadi catatan dan koreksi agar kedepan lebih baik lagi,\" singkatnya. Terpisah, Sekretaris Daerah Pesawaran, Kesuma Dewangsa menyampaikan bahwa Pemkab Pesawaran akan berupaya melakukan penghematan pada seluruh OPD terkait dengan memangkas kegiatan yang sifatnya belanja tidak langsung serta pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. \"Kalau untuk infrastruktur tetap diutamakan, kecuali jika tidak dapat dilaksanakan. Tapi kalau itu tidak ada masalah, untuk di bidang infrastruktur tidak akan kita kurangi sama sekali,\" jelasnya. Selain melakukan rasionalisasi anggaran pada program yang ada pada setiap OPD, lanjut Ketua TAPD Pesawaran ini, Pemerintah Daerah juga akan berupaya menutupi defisit tersebut melalui janji Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Lampung yang belum terbayarkan pada tahun ini maupun yang masih terhutang pada tahun lalu, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang ada sebesar Rp.3,5 Milyar. \"Sehingga kemungkinan walaupun defisit, tapi jumlahnya kecil. Kalau gambaran yang kita rasionalsisasi sudah ada, namun belum final,\" imbuhnya. Terkait belum maksimalnya pengelolaan pada pos-pos Pendapatan di Kabupaten Pesawaran, Sekda mengakui jika hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya defisit anggaran. Namun hal itu dinilainya sangat kecil, sebab ada jumlah dana dari pusat yang masuknya tidak sesuai dengan estimasi pemerintah setempat. \"Karena pusat juga defisit, mungkin masuk kedaerah juga tidak sesuai dengan prediksi kita. Tapi yang jelas kita akan berusaha untuk mengecilkan defisit tersebut,\" pungkasnya. (Rus)