Desa Harus Miliki 3 Pilar Untuk Jaga Konflik

KALIANDA - TNI memiliki peran penting dalam menjaga konflik sosial demi keutuhan NKRI. Karenanya, TNI diminta mengoptimalkan peran yang ada untuk mencegah terjadilah konflik di desa-desa. Demikian penegasan yang dikatakan Pati Ahli KSAD Bidang Sosial Budaya, Brigjen. TNI Amalsyah Tarmizi, S.I.P. saat mengunjungi markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0421/LS Lampung Selatan (Lamsel), Rabu (17/7) kemarin. Kedatangan jenderal bintang satu itu disambut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lamsel, Supriyanto, Kasdim 0421/LS, Mayor Inf. Agus Waluyo, sejumlah perwira Kodim 0431/LS, dan perwakilan Polres Lamsel. Putra asli Lampung berdarah Sungkai Bunga Mayang ini memaparkan penyerapan peran TNI dalam menjaga konflik Sosial untuk keutuhan NKRI. Amalsyah mengatakan dalam menjaga konflik, setiap desa harus memiliki 3 pilar yakni babinsa, bhabinkamtibmas, dan kepala desa. “Jadi, tinggal bagaimana cara kita mengoptimalkan perannya meskipun di tubuh kita ada kekurangan terkait Babinsa. Sebab, satu Babinsa harus mewakili beberapa desa karena kurangnya personil,” katanya. Lebih lanjut, mantan Komandan Korem 043 Garuda Hitam mengatakan bahwa saat ini teknologi telah berkembang dengan pesat. Menurut dia, kondisi itu memaksa personil TNI untuk tidak tinggal dalam kecepatan teknologi. Amalsyah menegaskan personil TNI harus bisa bersaing dengan hal itu. “Saya minta dengan jajaran agar lebih ditekankan lagi. Babinsanya harus benar-benar bekerja, masyarakat akan tenang jika ketiga pilar tersebut benar-benar bekerjasama. Terutama di daerah atau desa-desa yang rawan konflik atau yang pernah terjadi konflik,” katanya. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lamsel, Supriyanto, mengatakan bahwa pihaknya selalu mensinergikan diri di antara Forkopimda untuk menghindari berbagai konflik yang tak diinginkan. Menurut Supriyanto, pemerintah juga menyadari jika Lampung Selatan memiliki potensi dan berbagai persoalan yang bisa menjadi rawan. “Jadi, Pemkab bersama Forkopimda terus melakukan kegiatan untuk mengantisipasi itu. Kita juga mengagendakan kegiatan forum pembauran antar agama untuk mencegah semua itu,” ucapnya. Pemkab Lamsel, kata Supriyanto, selalu menggelar pertemuan rutin dengan Forkopimda yang bersifat pemecahan solusi jika terjadi konflik atau hal yang tidak diinginkan. Kabupaten Lamsel yang berjuluk bumi Khagom Mufakat memang mengedepankan musyawarah dalam berbagai pemecahan. “Pertemuan mulai dari tertinggi, sampai paling bawah. Dari Forkopimda, Forkopimcam, bahkan hingga ketingkat desa-desa untuk menghindari berbagai persoalan yang bisa menimbulkan konflik,” katanya. (rnd)