GEDONGTATAAN - Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk tidak membuat regulasi dan pembagian zona yang tidak sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Sebab, jika hal itu terjadi dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bumi Andan Jejama.
\"Misalnya di daerah zona pariwisata kami, Pemerintah Provinsi jangan membuat aturan yang menetapkan daerah itu sebagai daerah pertahanan maritim. Sebab, pariwisata kami nanti tidak berkembang dengan baik. Begitupun sebaliknya, zona-zona yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi, tapi di provinsinya berubah menjadi daerah hijau sehingga sumber daya alam kami mubazir dan sumber daya manusia kami tidak berkembang,\" ujar Dendi saat menghadiri acara paripurna hari jadi Kabupaten Pesawaran belum lama ini.
Apalagi, lanjut Bupati, Pemprov Lampung memiliki banyak kebijakan, regulasi serta perizinan-perizinan khususnya di Kabupaten Pesawaran yang menjadi kewenangan Pemprov.
\"Karena kami pun punya tujuan, visi misi dan muatan-muatan lokal yang harus di akomodir untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran contohnya daerah pariwisata,\" imbuhnya.
Dengan begitu ia berharap kedepan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan sektor pembangunan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pesawaran agar lebih baik lagi serta meminta kepada Provinsi Lampung agar dapat memantau dan mengajak Pemda setempat dalam setiap program kegiatan khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun manusia.
\"Sehingga Kabupaten Pesawaran dapat lebih tumbuh baik dari sisi anggaran, infrastruktur, SDM maupun SDA. Jangan sampai kabupaten tidak mengetahui hal-hal yang menjadi tujuan dan program yang diturunkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Karena saat ini pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pesawaran serta seluruh elemen masyarakat terus berupaya agar program-program pemerintah daerah dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat,\" tandasnya. (Rus)