Optimalkan DD dan BUMDes

Dinas PMD Lamsel Gelar Monitoring dan Evaluasi

PALAS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Selatan menggelar monitoring dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa (DD) dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Palas, Kamis (1/8).           Monitoring dan evaluasi yang dihadiri oleh perangkat desa dan pengurus BUMDes se Kecamatan Palas itu sebagai upaya pengoptimalan pemanfaatan DD dan BUMDes di wilayah Palas.           Kepala Dinas PMD Lampung Selatan Rohadian mengatakan, monitoring dan evaluasi ini sebagai upaya untuk mendorong pemerintah desa dalam mengoptimalkan pemanfaatkan DD dan mengembangkan BUMDes.           “Monitoring dan evaluasi ini sebagai upaya mendorong pemerintah desa  untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan DD dan mengembangkan BUMDes,” kata Rohadian kepada Radar Lamsel.           Rohadian menerangkan, monitoring dan evaluasi ini juga sebagai  upaya mendorong pemerintah desa untuk segera melakukan pencairan DD tahap kedua.           “Upaya monitoring ini juga sebagai upaya untuk memotivasi pemerintah desa agar segera melakukan pencairan DD tahap kedua. Sehingga program pembangunan yang ada di desa bisa segera berjalan,” terangnya.           Kabid Perekonomian Desa, Dinas PMD Lampung Selatan Sampurno menerangkan, untuk di Lampung Selatan dari 256 desa saat ini telah terdapat 153 desa yang telah melakukan pencairan DD.           Sementara untuk di Kecamatan Palas masih tersisa sembilan desa yang belum melakukan pencairan DD. Sembilan desa tersebut antara lain, Desa Sukaraja, Sukabakti, Sukamulya, Rejomulyo, Palaspasemah, Mekarmulya, Bumiasih, Kalirejo, dan Pulaujaya.           “Untuk di Palas masih sembilan desa lagi yang belum melakukan pencairan DD, dan harapan kami bisa segera mengajukan proposal pencairan paling lambat Senin (5/8) pekan depan,” terangnya.           Disisi lain dalam kesempatan tersebut, juga mengharapkan pengurus BUMDes di Kecamatan Palas harus aktif memberikan laporan keuangan kepada pemerintah desa.           “Harapan kami pemerintah desa dan pengurus BUMDes harus bersinergi untuk memantau dan memberikan laporan keuangan tahunan, serta harus ada tranparansi kepada masyarakat,” harapnya. (vid)