Surveilans ke Desa, Lacak Kasus Kurang Gizi

PENENGAHAN – Tim gizi UPT PRI Penengahan mengklaim jika masalah kurang gizi masih menjadi perhatian. Bahkan, kasus itu belum memiliki tanda-tanda henti. Maka dari itu, tim gizi akan lebih sering terjun ke desa-desa untuk melihat apakah ada kasus-kasus baru yang terjadi.           “Kalau untuk balita, sementara ini masih. Tapi kami masih ke desa untuk surveilans balita, kalau ada yang baru bisa langsung dilacak,” kata petugas Gizi UPT PRI Penengahan, Ani Sukartinah, kepada Radar Lamsel, Minggu (18/8) kemarin.           Puskesmas kebanggaan masyarakat Penengahan ini memang tengah serius menangani kasus kurang gizi di wilayahnya. Dari awal tahun sampai akhir Juli lalu, UPT PRI Penengahan mencatat sedikitnya ada 13 kasus kurang gizi yang terjadi di 10 desa. Diantaranya Desa Kekiling, Rawi, Kelau, Ruangtengah, Pasuruan, Gedungharta, Kampungbaru, Gayam, Banjarmasin, dan Pisang. Sejauh ini kondisi anak-anak yang mengalami kurang gizi sudah membaik. Meski sudah melakukan surveilans terhadap anak-anak yang diduga mengalami kurang gizi, pihak piskesmas tetap memantau. Jika tak memiliki perubahan, maka anak yang mengalami kurang gizi akan dirujuk ke Puskesmas. Dari puskesmas, kemudian diantar ke rumah sakit untuk melihat seberapa parah penyakitnya. Langkah penanganan ini diambil setelah pihak puskesmas menerima laporan dari sejumlah bidan desa. Urusan selanjutnya langsung ditangani oleh pihak puskesmas dengan melakukan surveilans. Kepala UPT PRI Penengahan, Syaiful Anwar, S.Km, mengatakan dari berbagai kegiatan yang dilakukan sebelumnya, pihaknya telah menemukan 1 kasus yang mendekati gizi buruk. Kasus itu sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan merujuk anak tersebut ke rumah sakit Bob Bazar Kalianda. Syaiful menjelaskan, inti kegiatan itu merupakan pantauan untuk melihat jangan sampai ada anak atau balita yang mengalami penurunan berat badan. Atau hal-hal yang mendekati gizi buruk yang tidak terpantau. “Kita juga tindak lanjut dengan intervensi penyuluhan, konseling, dan pemberian makanan tambahan untuk mencegah terjadinya stunting,” katanya. Disisi lain Puskesmas Rawat Inap (PRI) Penengahan juga tengah bersiap diri menghadapi akreditasi. Target akreditasi tahun ini tak main-main. PRI Penengahan membidik akreditasi paripurna, yang merupakan status atau kelas tertinggi sebuah puskesmas. Jika terwujud, maka PRI Penengahan akan menjadi satu-satunya puskesmas di Lampung Selatan yang berstatus paripurna. Kepala UPT PRI Penengahan, Syaiful Anwar, S.Km, mengatakan bahwa pihaknya perlahan memenuhi sejumlah sarana dan prasarana yangdibutuhkan. Syaiful mengklaim kalau persiapan yang dilakukan telah menyentuh angka 70 persen. Angka tersebut masih mungkin naik karena PRI Penengahan masih memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi kekurangannya. “September nanti. Insyaallah cukup waktunya. Ya, kita targetkan,” kata Syaiful saat dihubungi Radar Lamsel, Minggu (18/8) kemarin. Sekarang ini, ada beberapa hal yang masih harus dibenahi oleh puskesmas kebanggaan masyarakat Kecamatan Penengahan itu. Menurut Syaiful, kelengkapan mars puskesmas, safety briefing, peningkatan mutu, dan implementasi yang dibuat menjadi prioritas pembenahan. “Misalnya tata ruang dan sumber daya manusia (SDM). Untuk akreditasi paripurna itu bukan hanya puskesmas, tapi lintas sektoralnya juga harus bagus koordinasinya,” katanya. Saat ini, status PRI Penengahan adalah akreditasi madya. Urutan nomor 3 setelah akreditasi utama, dan akreditasi paripurna. Hasil ini dikeluarkan oleh penilaian tim surveiyor komisi akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 27-29 November tahun 2016 lalu. Akreditasi itu diraih pada tahun 2017 lalu. Berdasarkan surat pemberitahuan status akreditasi puskesmas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tertanggal 4 Januari 2017 nomor TU.01.03./VI.14/45/2017 perihal pemberitahuan akreditasi puskesmas. Pada Maret lalu, pimpinan dan seluruh staf PRI Penengahan mengadakan rapat re-akreditasi yang digelar di ruang rapat puskesmas setempat. Dalam rapat itu, Syaiful Anwar mengevaluasi standar operasional pelayanan (SOP) pelayanan yang selama ini diterapkan. Evaluasi itu meliputi berbagai hal seperti pelayanan, kinerja, dan lain-lain. (rnd)