Tukin Picu Anggaran Belanja Berat Sebelah

KALIANDA – Peningkatan besaran nilai tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN) ditengarai melatarbelakangi ketimpangan nilai belanja langsung, dan tidak langsung pada RAPBD Lampung Selatan Tahun 2020. Kesenjangan yang cukup tinggi dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai ini menjadi sorotan Fraksi Gerindra DPRD Lamsel.           Hal ini diketahui setelah jajaran legislatif merampungkan pembahasan RAPBD Lamsel Tahun 2020 ditingkat komisi dan berlanjut di pembahasan tinggak Badan Anggaran. Meski tidak secara rinci membeberkan besaran tukin disetiap OPD dalam tingkatan jabatan, namun dinilai peningkatan tukin sangat berpengaruh dalam hal tersebut.           Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lamsel Dwi Riyanto menyatakan, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi satuan kerja (satker) yang harus memantau hal tersebut. Terlebih, OPD ini telah menganggarkan penerapan program pembangunan sistem informasi manajemen kinerja berbasis elektronik (e-kinerja) yang memakan biaya sekitar Rp358.690.500.           “Tentu kami berharap, dengan adanya program e-kinerja ini bisa menjadi acuan dalam penentuan nilai tukin. Jangan sampai ada kesenjangan yang tinggi dalam pemberian tukin antar OPD dan eselon. Karena saya perhatikan peningkatan tukin setiap OPD berbeda-beda. Kami juga kurang tahu pasti apa dasar nya OPD dalam menentukan besaran tukin ini,” ungkap Dwi kepada Radar Lamsel, Kamis (21/11) kemarin.           Dia menegaskan, anggaran yang dinilai cukup besar dalam mengimplementasikan program e-kinerja pada Tahun 2020 oleh BKD wajib memiliki azas manfaat yang maksimal. Karena, anggaran untuk program tersebut dianggap menyedot anggaran daerah yang sejatinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan masyarakat semua kalangan.           “Jadi setiap OPD punya dasar dalam menentukan besaran tukin untuk setiap tingkatan eselon. Tapi yang kita lihat dari beberapa OPD, terdapat kesenjangan besaran tukin di setiap tingkatan eselon,” tutupnya.           Terpisah, Kepala BPKAD Lamsel Intji Indriati enggan memberikan banyak komentar terkait peningkatan nilai tukin disetiap jabatan. “Saya sedang rapat. Tidak bisa dijelaskan via telepon,” jawabnya lewat pesan whatshapp.           Sebelumnya diberitakan, saling klaim, terjadi dilingkaran eksekutif dan legislatif kabupaten ini, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lamsel 2020 disorot banyak kalangan. Satu sisi eksekutif meyakinkan bahwa RAPBD Lamsel tahun anggaran 2020 tetap pro rakyat, disisi lain kalangan legislatif di ranah komisi mengklaim tidak inovatif dan tidak produktif dengan adanya ketimpangan anggaran barang dan jasa mengalahkan anggaran infrastruktur. Selisih anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang disoroti oleh berbagai element masyarakat serta jajaran anggota DPRD dalam postur RAPBD Lampung Selatan Tahun 2020 akhirnya ditanggapi Plt. Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto.  Menurutnya, selain dialokasikan untuk kepentingan Pilkada serentak 2020 serta perubahan sistem administrasi anggaran banyak hal yang mendasari persoalan tersebut. Namun, dia memastikan anggaran yang direncanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang. “Ya, memang belanja langsung lebih kecil. Tetapi, jangan salah menilai dulu. Kita tetap kedepankan pembangunan infrastruktur. Memang banyak anggaran untuk pembangunan kita alihkan di tahun depan karena ada agenda Pilkada. KPU dan Bawaslu itu anggarannya kan memang dari APBD,” ungkap Nanang kepada Radar Lamsel di Stadion Jati Kalianda, Rabu (20/11) kemarin. Diketahui, ketimpangan dapat dilihat dari besarnya belanja tidak langsung Rp 1.424.495.976.185,40 dari pada belanja langsung Rp 1.040.944.111.664,60. Belum lagi, komponen belanja modal di dalam belanja langsung Rp 416.425.713.742, lebih kecil dibanding belanja barang dan jasa sebesar Rp. 487.329.673.795. (idh)