Pengurus Penyeberangan Demo Kebijakan ASDP

BAKAUHENI – Puluhan pengurus penyeberangan menggelar aksi demonstrasi didepan pintu masuk pelabuhan Bakauheni, Selasa (4/4) malam. Mereka meminta pihak pengelola pelabuhan Bakauheni mencabut kebijakan sterillisasi atau penertiban sepeda motor para pengurus masuk dalam areal pelabuhan. Para pengurus penyeberangan ini menilai penertiban masuknya sepeda motor akan menghambat kerja mereka dalam mengurus jasa penyeberangan truk. Selain itu, para pengurus kendaraan ini merasa dibebankan dengan adanya sistem tiket elektronik yang mengharuskan warga membayar setiap keluar masuk pelabuhan dengan besaran Rp12 ribu untuk kendaraan roda empat dan Rp5 ribu untuk kendaraan roda dua. Akibat aksi demonstrasi itu, kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni menuju Merak macet hingga lima kilometer diluar pelabuhan Bakauheni. Petugas keamanan harus kerja ekstra mengatur dan menampung sebagian kendaraan dikantong-kantong parkir di rumah makan sepanjang jalan lintas sumatera (Jalinsum). Untuk memperlancar arus kendaraan, pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni bersama instansi terkait dan perwakilan pengurus menggelar musyawarah. Untuk sementara, kebijakan tersebut dihentikan sambil menunggu hasil rapat bersama pada 14 April mendatang. “Kami para pengurus minta pihak ASDP mencabut kebijakan yang melarang pengurus masuk dengan menggunakan sepeda motor dengan alasan penertiban dalam areal pelabuhan. Apalagi pihak ASDP memberlakukan tiket elektronik masuk areal pelabuhan. Pakai kendaraan mobil tiket masuknya Rp12 ribu dan sepeda motor Rp5 ribu. Ini sangat memberatkan kami karena para pengurus ini sering keluar masuk pelabuhan untuk mengurus kendaraan yang akan menyeberang,” tutur Jaya, salah satu pengurus truk dipelabuhan Bakauheni, Selasa malam. Sementara itu, General Manager (GM) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni Eddy Hermawan mengungkapkan, sebelum memberlakukan kebijakan penertiban zona-zona diareal pelabuhan, pihaknya sudah menggelar rapat bersama dengan para pengurus penyeberangan pada 24 Februari lalu. Namun pihak pengurus penyeberangan belum memberikan keputusan terkait rencana pihak pelabuhan tersebut hingga kebijakan sterilisasi zona-zona itu diberlakukan. “Kami menunggu jawaban dari pengurus sejak digelar rapat bersama pada 24 Februari lalu tapi belum ada sampai saat ini. Kami tidak berikan pengurus masuk pakai motor. Tapi mereka tetap beraktivitas dalam pelabuhan,” kata Eddy Hermawan kepada wartawan, Rabu (5/4) kemarin. Menurut Eddy, setelah dilakukan evaluasi, dia melihat areal dalam pelabuhan kurang tertib. Untuk itu, dia memberlakukan sistem baru tersebut dipelabuhan Bakauheni. Bahkan rencana tersebut didukung Peraturan Menteri (PM) nomor 29 tahun 2016 yang diberlakukan 6 bulan kedepan. Terkait aksi demonstrasi itu, pimpinan ASDP di Bakauheni ini akan menggelar rapat bersama kembali yang di mediasi pihak pemerintah melalui OPP. “Kami akan menggelar musyawarah yang dimediasi oleh pihak pemerintah diwakili OPP Merak pada 14 April mendatang. Nanti akan diketahui apa ke inginan pengurus penyeberangan, ASDP dan pemerintah. Untuk sementara aktivitas dalam pelabuhan seperti biasa sampai ada keputusan pada 14 April nanti,” kata Eddy didampingi Manager Operasional Heru Purwanto, kemarin.(man)