Social Distancing ’Nestapa’ Pekerja Informal

KALIANDA – Social Distancing antisipatif penyebaran covid-19 tidaklah populis bagi mereka para pekerja informal. Social Distancing dihadapkan dengan kondisi ketahanan pangan keluarga pekerja informal, yang terkadang walau sudah keluar rumah berinteraksi pun belum tentu menghasilkan. Imbasnya, masyarakat tidak tertib mengikuti aturan pemerintah untuk menjalankan social distancing. Alasan dan pertanyaan mereka seragam. Siapa yang bakal memberi makan anak istri mereka jika tak keluar rumah dan berinteraksi seperti sediakala. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Kalianda Zulfahmi Sengaji menilai bekerja dari rumah dan melakukan social distancing secara tak langsung memang berdampak terhadap para pekerja informal tersebut. “ Ini memang diluar nalar kita sebagai manusia. Formulasinya pun sulit terpikir oleh kita. Disamping instruksi untuk mengurangi kegiatan diluar rumah, masih banyak pekerja informal yang harus keluar rumah agar dapur tetap ngebul, kita dihadapkan dengan persoalan rumit memang,” ujar Zulfahmi kepada Radar Lamsel, Senin (23/3). Akademisi lokal ini menyarankan agar pemerintah tak hanya memikirkan Work From Home saja. Tetapi juga mulai memikirkan formulasi apa yang pas bagi para pekerja informal atau buruh harian jika harus dihadapkan dengan risiko terburuk. Sebab saat ini kondisi sudah mulai terasa dimana nilai tukar rupiah mulai anjlok dan aktivitas ekonomi semakin loyo. “ Jalan satu-satunya adalah suplai logistik ke rumah-rumah oleh Pemkab bagi warga yang memang tak bisa makan kalau tidak bekerja atau bersosialisasi. Masyarakat tak tertib untuk menjalankan instruksi pemerintah bukan karena masyarakat awam dan abai, tetapi ada urusan dapur yang harus tetap ngebul. Maka mereka menempuh risiko tersebut,” jelasnya. Hal senada dibenarkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung Selatan dr. Wahyu Wibisana. Dokter Wahyu mengatakan bahwa masyarakat bisa tertib jika ada jaminan logistik mereka aman. Karenanya social distancing dengan aturan menjaga kebersihan sukar diterapkan oleh para pekerja informal. “ Yang membuat masyarakat tidak tertib salah satunya faktor tersebut. berbeda jika pemerintah menjamin logistik mereka, maka mereka kemungkinan akan tertib berdiam diri dirumah,” kata dokter Wahyu. Pentolan IDI Lamsel ini mengisyaratkan pioner kesehatan dimulai dari diri masing-masing demi terhindar dari Covid-19. Bahkan kata dia, jika ada gejala menyerupai covid-19 maka orang tersebut disarankan tetap berdiam diri dirumah dan menghubungi petugas medis. “ Kalau ada gejala mencurigakan, diam dirumah. Biar dokter yang datang atau petugas puskesmas. Jangan sampai berkeliaran, sikap inilah yang belum dipahami oleh masyarakat. Disamping memang ada banyak faktor yang membuat masyarakat tetap aktif diluar rumah utamanya mengais rizki,” sebut dia. IDI Lamsel sendiri mengaku all out untuk urusan corona. Bersama Dinas Kesehatan Lampung Selatan dan paramedis lainnya semua Anggota IDI disiagakan. Sementara di Desa-desa dokter Wahyu mulai menularkan gerakan pencegahan corona sedini mungkin agar masyarakat paham. Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Selatan Thamrin, S.Sos, MM menyatakan, ketersediaan bahan pokok khususnya sembilan bahan pokok (sembako) di wilayah kerjanya cukup memadai. Hanya saja, ketersediaan gula pasir yang mengalami kekosongan belakangan ini. “Seperti beras dan sembako lainnya cukup. Ketersediaannya bisa untuk beberapa bulan kedepan. Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak Bulog. Khususnya gula pasir memang stok di gudang kosong, tetapi bukan berarti tidak ada dipasaran. Hasil sidak pasar masih cukup tersedia,” ungkap Thamrin melalui sambungan telepon, Senin (23/3) kemarin. Disisi lain, pihaknya masih melakukan kajian dan rancangan dalam penerapan sistem kerja WFH di kalangan ASN. Sebab, hal ini menyangkut seluruh kegiatan pemerintahan yang harus selesai tepat waktu dengan metode tersebut. “Masih kita kaji dan rancang bagaimana sistemnya. Karena, kami tidak ingin ada kendala ketika semua ASN melakukan pekerjaan dari rumah. Kontrol-kontrolnya seperti apa untuk memastikan semua bisa berjalan tanpa kendala. Sedang dirancang dulu,” imbuhnya. Selain itu, untuk kalangan perusahaan dipastikan telah menerima surat edaran (SE) Plt Bupati yang berkaitan dengan dampak virus covid-19. Akan tetapi, SE tersebut sifatnya hanya sebatas himbauan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. “Semuanya ada ditangan para pengusaha. Tinggal mereka yang menyikapinya. Tetapi, informasi yang kami peroleh ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan WFH. Tapi kami belum mendapatkan data pasti,” tutupnya. Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Ir. Yansen Mulya menyebutkan, stok beras yang tersedia di daerah mencapai 1.200 ton. Jumlah yang tersedia itu mampu untuk menjamin kebutuhan masyarakat hingga tiga bulan kedepan. “Estimasi kebutuhan beras di daerah kita sebanyak 400 ton per bulan. Jadi, stok yang ada bisa sampai tiga bulan kedepan. Bahkan, bulan depan dipastikan sejumlah wilayah memasuki masa panen. Tentunya bisa menambah ketersediaan pangan kita,” kata Yansen via telepon. Di sisi lain, Plt. Kepala UPT Pasar Inpres Kalianda, Ella Agustianus, mengatakan pihaknya bakal mengeluarkan imbauan larangan berbelanja ke luar daerah. Namun imbauan ini secara khusus ditujukan  kepada pedagang pakaian. “Yang belanja ke luar pedagang baju, bukan sembako. Kalau sembako itu agennya yang datang ke pasar,” katanya. (idh/rnd/ver)