Banmus Tentukan Kiprah Dimasa Pandemi

KALIANDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan bakal menggelar Badan Musyawarah (Banmus) serta rapat pimpinan (rapim) Senin (20/4) hari ini. Dengan kata lain, ada tidaknya kegiatan DPRD Lampung Selatan di masa pandemi covid-19 bakal disimpulkan dari Banmus tersebut. Banmus itu digelar usai sejumlah wakil rakyat menilai mesin kelembagaan legislatif ini belum bergerak masif. Wakil rakyat tidak semua diam dan tidak semua bergerak, ada yang bergerak kendati petanya melalui fraksi-fraksi bukan kelembagaan. Beberapa Fraksi di DPRD Lamsel silih berganti memberi tanggapan terkait menghangatnya suhu di internal parlemen Lamsel. Ketua Fraksi Gerindra Waris Basuki mengatakan fungsi DPRD Lamsel jangan sampai terlupakan, tak hanya dimasa pandemi saja namun ihwal pengawasan yang lain pun jangan sampai terlupakan. “ Kita memang belum bisa memutuskan bakal seperti apa kedepan. Makanya besok (hari ini) akan digelar Banmus, Rapim. Nah dari situlah finalnya apakah kedepan DPRD bakal ada kegiatan atau tidak karena situasinya memang dilematis,” kata Waris dihubungi Radar Lamsel, Minggu (19/4) malam. Politisi Fraksi Gerindra ini menuturkan dalam Banmus itulah legislatif beradu gagasan. Sehingga dalam melangkah kelak tidak menabrak aturan dan sebagainya. “ Kita juga ingin bekerja dengan aman dan nyaman. Maka di Banmus nantilah semua gagasan dikancah, kalau memang tidak menyalahi aturan ya kita siap tapi kalau terbentur aturan dan sebagainya ya kita lihat besoklah hasil Banmus seperti apa,” jelasnya. Berbeda dengan Waris, Anggota Fraksi PKB DPRD Lamsel H. Romli menyayangkan sikap Sekretaris DPRD Lamsel Samsurizal Ari yang dinilai lambat dalam mengambil tindakan. Sehingga legislatif di mata publik terkesan tidak bergerak masif secara kelembagaan. “ Saya nggak habis fikir, apa sih fungsinya Sekwan itu. Kalau baru mau komunikasi sekarang-sekarang ini ya saya bilang telat banget. Kemarin-kemarin kemana saja Sekwan DPRD Lamsel ini,” cetus Romli. Politisi Fraksi PKB Lamsel ini menegaskan bahwa jika sikap Sekwan seperti itu membuat asumsi legislatif melebar kemana-mana. Sikap skeptik dari anggota parlemen membuat kepercayaan terhadap Sekwan meluntur. “Kita ajak komunikasi nggak ditanggapi, mau nya bagaimana itu. Kalau memang nggak sanggup ya mundur saja. Kami bukan tidak punya uang ngejar-ngejar kegiatan padahal hanya untuk melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD saja, membantu rakyat kok susah sekali,” tukasnya. Sementara itu Anggota Fraksi NasDem Jasroni mengaku sempat menggali informasi terkait aturan dan sebagainya baik dari Kemendagri maupun ke DPRD Provinsi Lampung. “ Ya, kita juga sempat komunikasi dengan beberapa dewan di daerah lain termasuk dewan provinsi (Lampung) juga dari Kemendagri, hasilnya ya mereka (DPRD Provinsi Lampung) sudah ada kegiatan, maka itu kami menunggu apa hasil Banmus ini karena acua kita tetap provinsi,” ujar Jasroni menanggapi. Beberapa legislator menyayangkan situasi ini. Sumber Radar Lamsel di interlan legislatif sendiri menyebut anggota DPRD Lamsel bak Sekwan yang melakukan komunikasi sana-sini. “ Sekwan ini sebetulnya komunikasi apa tidak. Kok seperti kami yang Sekwannya telepon sana-sini, sampai telepon Sekwan DPRD Karanganyar, telepon Dirjen perencanaan anggaran Kemendagri untuk konsul, haduh, kami justru khawatir atas kehati-hatian Sekwan malah merusak citra DPRD Lamsel itu sendiri,” ujar anggota salah satu Fraksi di parlemen Lamsel. Sekretaris DPRD Lamsel Samsurizal Ari sendiri belum bisa dimintai keterangan ihwal hasil komunikasinya dengan BPK maupun Sekwan DPRD Provinsi Lampung. Dihubungi Radar via telepon belum direspon, begitu pula dengan pesan WhatsApp masanger belum terjawab hingga pukul 19.39 WIB tadi malam. Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Lamsel Hamdani menilai situasi di tubuh lembaga DPRD Lampung Selatan saat ini memang dilema. Satu sisi rakyat membutuhkan wakilnya, sisi lainnya justru bertentangan dengan protokol covid-19. “ Dilema. Kesannya anggota dewan tidak bergerak, bergerak sendiri-sendiri tanpa ada kesamaan persepsi kelembagaan. Kalau bergerak bersamaan akan lebih terarah lagi,” kata Hamdani kepada Radar Lamsel, Kamis (16/4/2020). Dimata Sekretaris Fraksi PKB Lamsel ini secara kelembagaan DPRD Lamsel saat ini belum melakukan apapun, kendati melakukan apa-apa itu bersifat masing-masing fraksi. “ Saya agak menyayangkan, kok lambat. Maksudnya disaat seperti ini peran harus dimaksimalkan. Kalau hari ini (Sekwan) baru mau konsultasi (reses door to door) wong provinsi saja sudah jalan kok,” sesal Hamdani. (ver)