DPRD Minta Pemkab Pesawaran Matangkan Rencana Anggaran Penanganan Covid-19

GEDONGTATAAN - DPRD Kabupaten Pesawaran meminta agar pemerintah daerah mempunyai perencanaan anggaran penanganan covid-19 yang matang. Pasalnya, hingga saat ini sudah kali ketiga pemerintah daerah sudah mengajukan diskresi anggaran penanganan covid-19 dan belum final. \"Sudah tiga surat dari bupati yang masuk ke kita kaitan diskresi anggaran penanganan covid-19 yang selalu berubah-ubah. Maka besok kita akan panggil TAPD untuk menjelaskan anggaran tersebut. Baik itu penataan program kegiatan, dan rincian keperuntukan dana penanganan covid-19 sekitar Rp 23 miliar itu,\" ujar Ketua DPRD Pesawaran M.Nasir usai rapat pimpinan, Senin (20/4). Dikatakan, DPRD akan memaksimalkan fungsi pengawasan dalam rangka realisasi penggunaan anggaran covid-19 tersebut. Pihaknya berharap anggaran penanganan covid-19 tersebut benar-benar tepat sasaran dalam upaya menangani persoalan ekonomi, sosial dampak dari virus corona \"Seperti pembagian masker, apakah dana pribadi atau APBD. Kalau APBD akan kita tanyakan berapa yang dibagikan dan kesesuaian anggaran. Termasuk launching pembagian sembako kemarin,\" jelasnya. Kemudian lanjut M.Nasir, karena terhalangnya pembahasan LKPJ APBD TA 2019, maka lembaga legislatif akan membahas dengan seluruh Orgnisasi Perangkat Daerah dalam rangka evaluasi APBD TA 2019. \"Disamping itu mengevaluasi realisasi tri wulan pertama APBD 2020. Kita akan sinkronkan dengan dilapangan, apakah sudah dilaksanakan sesuai perencanaan,\" terangnya. Terpisah Sekretaris Daerah Pesawaran selaku Ketua TAPD, Kesuma Dewangsa mengakui masih belum finalnya refokusing anggaran covid-19 lantaran adanya SKB Mendagri dengan Menteri Keuangan yang harus dipedomani. Termasuk anggaran Pilkada harus tetap dianggarkan. \"Jadi realokasi ini 50 persen untuk belanja modal dan 50 persen untuk belanja barang dan jasaengisyaratkan realokasi. Kita juga melihat masukan dana dana dari pusat. Memang untuk refokusing ini besok kita diundang DPRD untuk dibahas bersama. Karena kita ada agenda rakor dengan BPKP yang sudah diagendakan jauh hari, besok pagi kita berkirim surat ke DPRD untuk dijadwalkan ulang,\" tandasnya. (Rus)