Ketahuan Dapat Bansos Ganda, Blokir!

KALIANDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tengah tengah melakukan verifikasi dan mendata jumlah warga miskin, baik yang belum tersentuh oleh Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, maupun warga miskin baru yang terdampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah daerah memakai siasat guna menghindari tumpang tindih Bansos. Dengan kata lain pendataan harus benar-benar fair, jika sudah dapat salah satu program bansos maka tak akan lagi mendapat BLT. Apabila ketahuan dapat bansos ganda namun tak melapor maka ancamannya diblokir dari pusat dan tidak dapat satupun Bansos. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto juga meminta pihak-pihak terkait agar melakukan pendataan yang valid terkait warga kurang mampu yang akan menerima bantuan dari pemerintah pusat. “Saya minta dua hari ini kita kerja ekstra demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kamis sudah harus masuk kementerian. Jangan sampai saya sudah minta tambah kuota, kita malah menyia-nyiakan kesempatan ini,” kata Nanang. Selain data Program Sembako, Nanang juga mengingatkan kepada camat, pendamping desa, dan Koordinator TKSK agar teliti saat melakukan pendataan rumah tangga miskin yang akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) selama pandemi Covid-19. Sehingga, bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat atau yang berasal dari realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) nantinya tidak tumpang tindih atau penerima ganda. “Saya minta keseriusan kita semua, pendataan ini harus benar-benar tepat sasaran. Yang paling penting jangan sampai tumpang tindih. Jangan karena hal sepele kita sakiti hati rakyat. Penderitaan rakyat adalah penderitaan kita semua,” tandasnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dulkahar, AP, M.Si mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan validasi dan verifikasi data warga kurang mampu untuk memenuhi tambahan kuota yang telah diberikan Kementerian Sosial. “Kita ditarget hari Kamis tanggal 23 April 2020. Itu (data) harus sudah masuk semua di kementerian. Hingga saat ini sudah 50 persen desa yang terverifikasi,” ujar Dulkahar dalam acara sosialisasi terkait data penerima bantuan Program Sembako di Posko Covid-19 yang berada di rumah dinas bupati setempat, Selasa (21/4/2020). Untuk itu, Dulkahar meminta agar para camat, pendamping desa, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang hadir dalam acara itu segera memastikan validitas data ke desa masing-masing. Dengan catatan bukan warga miskin yang tercantum sebagai warga penerima PKH, Program Bantuan Sembako, Kartu Pra Kerja atau program sejenis lainnya. “Kalau sudah dapat salah satu program bantuan, jangan coba-coba dimasukan lagi. Nanti pasti ketahuan dan diblokir dari pusat. Nanti bisa tidak dapat satupun, kalau sudah begitu jangan salahkan,” tegas Dulkahar. Sementara di tingkat desa, pendataan masih berlangsung. Di  Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro misalnya, pemerintah desa mulai melakukan validasi dan verifikasi data Kepala Keluarga (KK), calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 melalui Dana Desa (DD). Kepala Desa Sidoasri, Samsul mengatakan, langkah tersebut, dalam rangka menindak lanjuti intruksi Pemerintah melalui surat Menteri Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDT RI) No. 1261/PRI.00/IV/2020 tertangal 14 April. \" Peraturan tersebut memuat pemeberitahuan bahwa DD dapat digunakan untuk BLT dengan memeperhatikan ketentuan yang berlaku,\" terang Samsul kepada Radar Lamsel di kantornya, selasa (21/4). Adapun ketentuanya yang patut diperhatikan sambungnya, diantaranya, sasaran BLT adalah warga miskin yang belum mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum terdaftar kedalam Basis Data Terpadu (BDT) Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos RI. \" Kriteria yang laik menerima BLT diantarnya, warga miskin yang belum tersenruh PKH dan BPNT dari Pemerintah,\" ucapnya. Untuk itu kata dia, melalui validasi dan verifikasi data KK calon penerima BLT yang terdampak Covid-19 dimaksudkan, agar dalam penyaluran tepat sasaran.\" Verifikasi dan validasi KK calon penerima BLT dilakukan, agar penyaluran BLT melalui dana desa tepat sasaran kepada warga Terdampak Covid-19,\" kata Samsul. Sementara, pendataan calon penerima BLT masih terus dilakukan, oleh tim relawan Covid-19 ditingkat desa. \" Kami berupaya secepatnya, verifikasi dan validasi data KK calon penerima BLT rampung dilakukan. Agar, besaran pengalokasian anggaran dapat dituangkan ke APBDesa tahun ini,\" tutupnya. (CW2/red)