Seluruh Desa Harus Punya Jenis Usaha

KALIANDA – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak menargetkan setiap desa harus sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab, banyak kendala yang ditemui dilapangan untuk mendirikan BUMDes yakni diantaranya minimnya pemahaman tentang manajemen BUMDes sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Itu diakui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lampung Selatan Drs. Edi Firnandi, M.Si kepada Radar Lamsel, Rabu (20/4). Meski demikian, kata Edi Firnandi, tahun ini semua desa yang ada di kabupaten Khagom Mufakat ini harus sudah membentuk jenis usaha yang dikelola oleh desa. Menurutnya, banyak jenis usaha yang bisa di kelola desa yang nantinya dilanjutkan menjadi BUMDes. Seperti, jenis usaha keterampilan anyaman, simpan pinjam, produk jasa dan makanan. “Banyak desa yang belum mengerti bagaimana pembentukan BUMDes. Sementara ini, kami sarankan untuk membentuk jenis usaha yang dikelola oleh desa. Tahun ini semua desa di Lampung Selatan harus punya jenis usaha ekonomi produktif. Banyak jenis usaha yang bisa dikelola, seperti produk anyaman, makanan dan lainnya,” kata Edi Firnandi, kemarin. Disinggung besaran dana yang dikucurkan untuk biaya jenis usaha ekonomi produktif itu, Edi Firnandi mengatakan, hal tersebut tergantung prioritas desa setempat. “Kalau soal dana yang diperuntukan usaha itu tergantung desa yang menganggarkan. Yang jelas dana tersebut harus benar-benar dikelola dan bisa dipertanggungjawabkan. Desa bisa menganggarkan Rp50-100 juta untuk satu jenis usaha,” tambah Kepala BPMD ini. Sementara terkait desa yang sudah siap membentuk BUMDes, Edi Firnandi mengatakan sudah ada beberapa desa yang sudah siap membentuk. Desa-desa yang sudah membentuk BUMDes, kata Edi Firnandi akan menjadi percontohan kedepannya. “Yang jelas ada beberapa desa yang siap membentuk BUMDes, datanya saya lupa. Desa-desa yang siap membentuk BUMDes ini sudah memiliki jenis usaha. Bahkan jenis usaha itu sudah berjalan sebelumnya,” katanya.(man)