Warga Minta Tanggungjawab Perusahaan

BAKAUHENI –Warga Dusun Bunut dan Dusun Waybaru, Desa Bakauheni minta pihak perusahaan pelaksana pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS) bertanggungjawab atas kerusakan rumah-rumah warga akibat meratakan tanah berbatu dengan menggunakan bahan peledak. Warga menilai, akibat getaran ledakan tersebut, puluhan rumah di Dusun Bunut dan Dusun Waybaru retak-retak. Meski masih retak rambut, namun warga resah keretakan rumah-rumah warga itu lebih parah lagi. Menanggapi keluhan warga dua dusun itu, Pemerintah Kecamatan Bakauheni memanggil perusahaan PT. Dahana dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) selaku pelaksana proyek jalan tol diwilayah itu. Pada musyawarah dikantor kecamatan kemarin, perwakilan masing-masing perusahaan tersebut belum bisa memberikan keputusan. Dari pihak PT. Dahana yang diwakili Wibowo mengaku akan menindaklanjuti permintaan warga tersebut dengan bermusyawarah kepada pihak PT. PP karena PT. Dahana adalah subcon dari PT. PP. Sementara dari pihak PT. PP yang diwakili oleh Tiroy mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan PP pusat. “Kami minta pihak perusahaan bertanggungjawab atas kerusakan rumah-rumah warga. Masing-masing dusun ada sekitar 50 rumah yang retak. Kami khawatir retak-retak rumah warga semakin parah karena pengerjaan pembangunan jalan tol masih lama. Getaran ledakan bahan peledak yang digunakan untuk meratakan tanah yang berbatu sampai kerumah warga yang berjarak ratusan meter,” tutur Sanin, Kepala Dusun Way Baru, Desa Bakauheni, kemarin. Sementara pihak perusahaan pelaksana pembangunan jalan tol mengaku akan melaporkan dan berkoodinasi dengan pimpinan pusat terkait permintaan warga setempat. “Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan pusat. Apa hasilnya akan kami sampaikan nanti,” kata Tiroy, perwakilan PT. PP yang hadir saat musyawarah dikantor Camat Bakauheni, kemarin. Sementara Camat Bakauheni Ariswandi, SH, MH mengatakan, pada pertemuan tersebut belum ada keputusan antara kedua belah pihak (warga dan pihak perusahaan). Dari hasil pertemuan itu, lanjut Ariswandi, bahwa warga minta pihak perusahaan selaku pelaksana pembangunan jalan tol bertanggungjawab secara tertulis. “Pertemuan hari ini (kemarin’red) belum ada keputusan. Pihak perusahaan akan berkoodinasi dengan pimpinan pusat terlebih dulu. Yang jelas, kami dari pemerintah sudah memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencarikan jalan keluarnya. Kami berharap pertemuan hari ini (Selasa’red) segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perusahaan,” kata Ariswandi. (man)