Pembahasan LKPj DPU Anti Klimaks

KALIANDA – Pembahasan LKPj APBD tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum anti klimaks. Meski pembahasan tetap dilakukan, ketidakhadiran Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hermansyah Hamidi, ST dalam pembahasan bersama Komisi C DPRD Lampung Selatan membuat sejumlah anggota Komisi C geram. Namun ketidakhadiran Hermasyah Hamidi bukan tanpa alasan. Menurut keterangan Sekretaris Dinas PU Lamsel Destrinal AZ mengungkapkan ketidakhadiran Kadis lantaran mendampingi Bupati Lampung Selatan H. Zainudin Hasan dalam pembahasan usulan perubahan exit tol di Kementerian Pekerjaan Umum. “Pembahasan ini bukan main-main. Jadi, tolong kedepan Kepala DPU harus hadir. Karena, beliau yang memiliki kebijakan,”kata anggota Komisi C DPRD Lamsel Jenggis Khan Haikal dalam pembahasan LKPj Dinas PU dan Komisi C DPRD Lamsel diruang Komisi C, Kamis (19/5). Menurut Jenggis, pembahasan LKPj seharusnya dihadiri langsung Kepala DPU selaku pimpinan. Karena, banyak hal yang perlu dipertanyakan dalam pembahasan tersebut. “Jika tidak ada bagaimana mau mempertanyakannya,” ungkap Jenggis. Anggota Komisi C DPRD Lamsel lainnya Romli, S.Ag juga menyatakan kekesalannya terhadap dinas yang menangani masalah perbaikan infrastruktur tersebut. Apalagi LKPj yang disampaikan Dinas PU tak terperinci yang memuat semua laporan tentang pembangunan di Lamsel selama 2015. “Data yang diberikan untuk pembahasan LKPj ini saja tidak ada rinciannya. Hanya global anggaran saja,” ungkap dia. Sementara itu, Sekretaris DPU Lamsel Destrinal AZ mengatakan, Kepala DPU tidak dapat hadir dalam pembahasan LKPj APBD tahun 2015 karena tengah mendampingi Bupati ke Kementerian PU Direktorat Jendral Bina Marga untuk membahas soal pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS), di Jakarta. “Awalnya, Kepala DPU siap untuk datang. Tapi, mendadak ada surat masuk dari Kementerian Bina Marga yang meminta Kepala DPU dan Bappeda Lamsel bisa hadir tanpa berwakil untuk membahas exit tol yang pernah diajukan Bupati Lamsel. Kami menyampaikan permintaan maaf atas ketidak hadirannya,”terang Destrinal. Dia menjelaskan, Belanja Tidak Langsung DPU tahun 2015 sebesar Rp10,3 miliar dan ter-realisasi sebesar Rp10,1 miliar. Sementara, Belanja Langsung sebesar Rp346 miliar dan ter-realisasi sebesar Rp246 miliar. “Memang realisasinya belum 100 persen. Karena, banyak proyek jalan poros yang dibangun oleh PT. Multi pemeliharaan belum dilaksanakan. Ada sekitar Rp23 miliar dana yang kami tahan dan belum bisa dicairkan untuk masa pemeliharaan,”terangnya. (idh)