KBM Tatap Muka Tunggu Rekom Tim Covid-19

Selasa 22-12-2020,09:36 WIB
Reporter : Redaksi
Editor : Redaksi

KALIANDA – Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung Selatan, belum berani memutuskan soal wacana belajar tatap muka pada Tahun 2021, mendatang. Sebab, perkembangan kasus penularan virus corona belakangan ini terus meningkat. Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan tentang permohonan rekomendasi pembelajaran tatap muka dan antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang digelar di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel, Senin (21/12). Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supriyanto, S.Sos, MM, Plt. Kadis Pendidikan, Thomas Amirico menyampaikan usulan dari jajaran tenaga pendidik hingga kepala sekolah untuk memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada awal Januari 2021 mendatang. Bahkan, hal itu merujuk keputusan pemerintah pusat yang bersifat situasional. “Salah satu dasarnya adalah SKB Empat Menteri. Secara garis besarnya, jika dimungkinkan seluruh satuan pendidikan diperbolehkan melakukan KBM tatap muka. Namun, tidak diwajibkan jika memang kondisi daerah tidak memungkinkan karena wabah virus,” kata Thomas menyampaikan rekomendasi tersebut. Dia melanjutkan, salah satu indikator yang menjadi syarat KBM adalah izin dari pemerintah daerah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19. Yang mana, agenda KBM Tatap Muka akan mulai dilangsungkan pada 4 Januari 2021, mendatang. “Disamping itu juga harus ada izin dari wali murid/orang tua siswa. Maka, kita akan siapkan metode dalam pelaksanaannya jika mendapatkan rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Covid-19,” tutupnya. Sementara itu, Supriyanto menegaskan, persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan melihat kondisi dilapangan. Sebab, menurutnya banyak hal yang harus dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. “Terkait pelaksanaan KBM Tatap Muka belum dapat diputuskan pada rapat hari ini. Karena melihat situasi dan masih banyaknya hal-hal yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai malah menambah kasus ketika tidak adanya jaminan protokol kesehatan dalam penerapannya. Nanti akan kita bahas dengan tim yang lebih mendalam lagi,” pungkasnya. (idh)

Tags :
Kategori :

Terkait