Komisi I Pelototi Refocusing Anggaran

KALIANDA - Penataan anggaran atau refocusing ditubuh APBD Lampung Selatan 2021 akibat pandemi covid-19, sudah dipastikan berdampak pada penundaan berbagai kegiatan. Imbasnya, tak hanya dialami oleh OPD saja karena kalangan legislatif juga turut menjadi korban pemangkasan anggaran di sejumlah kegiatan. Turunan regulasi dari pusat sebagai dasar hukum menjadi alasan bagi kalangan eksekutif dan legislatif pasrah menerima keadaan tersebut. Namun, jajaran legislatif berkomitmen tak bakal lengah memplototi pengalihan anggaran yang saat ini terus ditata oleh jajaran TAPD Lamsel. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD Lamsel, Dwi Riyanto, sejumlah kegiatan yang menjadi kewenangan dan tugas mereka vakum karena anggaran dipangkas. Pihaknya, mengaku ikhlas dan menerima asalkan penataannya benar-benar tepat sasaran dalam penanganan Covid-19. \"Ya, mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus menerimanya (pemangkasan anggaran\'red). Tidak dipungkiri karena kondisi ini tentu saja pendapatan dewan berkurang. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya dipangkas,\" tegas Dwi tanpa merinci anggara kegiatan yang terpangkas via sambungan telepon, Minggu (21/3) kemarin. Karena persoalan tersebut, jajaran legislatif membuat istilah Covid-33 yang menjadi sumber pemangkasan anggaran. Sebutan itu, diambil dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2020 yang merupakan salah satu dasar hukum pemangkasan anggaran tersebut. \"Kan ada tuh Perpres 33 tahun 2020 tentang masalah anggaran untuk Covid-19. Nah,  istilah temen-temen (dewan\'red) jadi covid-33 yang memangkas angka-angka anggaran itu,\" cetusnya seraya bergurau. Pihaknya, siap memantau refocusing anggaran hingga penggunaannya yang nantinya dilakukan oleh jajaran eksekutif. Sebab, banyak kegiatan yang terpaksa batal atau tertunda karena penggunaan nya harus dialihkan untuk penanganan Covid-19. \"Ya sudah menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat memantaunya. Apalagi kita tahu, banyak yang dikorbankan anggarannya untuk itu. Jadi, kalau tidak tetap sasaran penggunaannya bakal banyak orang-orang yang tersakiti. Khusus nya mereka-mereka yang secara langsung dikorbankan karena dipangkas,\" tukasnya. Terpisah, Sekkab Lamsel Thamrin, S.Sos, MM tidak menampik, jika refocusing anggaran 2021 membuat sejumlah kegiatan di OPD tertunda. Namun, pihaknya menjamin hal tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas kegiatan. \"Ya, tapi kan ada prioritas-prioritas yang wajib diutamakan dan tak bisa ditunda-tunda. Makanya sekarang ini kami masih melakukan penataan anggaran,\" ungkap Thamrin. Dalam kondisi ini, mantan Kepala DLH Lamsel ini juga tidak membantah jika sumber pendapatan daerah bakal tersendat. Namun, pihaknya mengaku tetap berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang masih dimungkinkan. \"Makanya teman-teman di OPD khususnya yang menjadi sumber pendapatan harus pandai-pandai menggali potensi. Harus menciptakan terobosan-terobosan baru untuk mencari pendapatan untuk pembangunan daerah,\" pungkasnya. (idh)