Bulan Depan Bayar Pupuk Harus Pakai KPB

PALAS – Ambisi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menerapkan Kartu Pertanin Berjaya (KPB) nampaknya sepadan dengan sumber daya manusia (SDM) Petani di Lampung Selatan. Di tengah minimnya pengetahuan petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Palas tengtang KPB, Pemprov khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lampung masih terus mendesak agar petani melakukan penebusan pupuk bersubsidi lewat kartu KPB tersebut. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Palas Tarmijan mengatakan, petani di wilayah Palas masih terus didesak oleh Pemprop Lampung untuk menerapkan sistem pembayaran pupuk persubsidi melalui kartu KPB. “Hari ini tim dari Dinas Pertanin Provinsi kembali turun dan memberikan instruksi bahwa pembayaran pupuk bersubsidi untuk bulan April mendatang atau musim tanam kedua harus melalui KPB,”ujar Tarmijan memberikan keterangan kepada Radar Lamsel saat ditemui di kantornya, Rabu (24/3) kemarin. Desakan penerapan pembayaran pupuk bersubsidi melalui lewat kartu KPB ini dinilai tak sepadan dengan kondisi petani. Sebab ia mengaku, SDM petani serta keterbatasan signal masih menjadi kendala utama. Jika dipaksakan, pembayaran melalui kartu KPB tidak bisa berjalan. “Jangankan petani, untuk PPL saja masih meraba bagai mana menggunakan kartu KPB ini. Sebab sejak program KPB ini di gaungkan di Kecamatan Palas sebagai percontohan, sampai sekarang sosialisasinya masih sangat minim,” ungkapnya. Disamping itu, dari 21 desa yang ada di wilayah Palas baru lima desa yang sudah mendapat kartu KPB, itupun baru diterima oleh sebagian kecil petani. Ia mengharapkan sebelum pembayaran lewat kartu KPB ini diharuskan pada April mendatang Pemprov bisa memberikan bimbingan teknis kepada PPL. “Tadi kami juga mengusulkan agar PPL dapat bimbingan teknis. Agar kartu KPB ini bisa disosialisasikan ke petani,” sambungnya. Tanggapan penerapan sistem pembayaran pupuk melalui KPB ini juga datang dari Ketua Gabungan Kelompok Tani Bali Jaya, Desa Bali Agung, Dewo Aji Sastrawan. Menurutnya sistem pembayaran ini belum patut diterapkan di tengah keterbatasan  SDM petani. “Saya rasa kalau untuk di musim kedua ini belum bisa diterapkan. SDM petani masih kurang, yang paling tidak ada sosialisasi agar petani kita tahu apat itu KPB dan manfaatnya,” tuturnya. (vid)