Komisi IV Segera Bahas Persoalan BPNT  

KALIANDA – Kegaduhan antara suplayer dan masyarakat dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kecamatan Tanjungbintang dan Tanjungsari, ternyata tak luput dari pengawasan jajaran legislatif. Berbagai informasi yang diserukan awak media ternyata menjadi bahan Komisi IV untuk ditindaklanjuti dalam forum rapat dengar pendapat (hearing’red) dengan leading sektor yang membawahi. Ketua Komisi IV DPRD Lamsel, A. Benny Raharjo mengaku, bakal meneruskan informasi tersebut kepada rekan-rekan di Komisi IV DPRD Lamsel. Sehingga, bisa memutuskan langkah yang bakal diambil jajaran legislatif dalam menyikapi persoalan tersebut. “Informasi ini akan kami sampaikan dan rapatkan bersama teman-teman di tingkat komisi. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ke rekan-rekan media,” kata Benny via pesan whatshapp, Senin (29/3) kemarin. Selain itu, dia juga meminta kerjasama dengan jajaran awak media. Khususnya, mengenai tambahan informasi lain yang berkembang dilapangan sebagai bahan untuk hearing bersama Dinas Sosial (Dinsos) Lamsel. “Tentu kedepannya akan kita hearing dengan Dinas Sosial Lamsel. Kami mohon kalau ada informasi lain bisa disampaikan sebagai bahan untuk hearing,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, sepak terjang CV. Dwi Karya Makmur sebagai suplier komoditi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tanjung Bintang dan Tanjung Sari tengah digoyang. Itu lantaran komoditi yang disuplai terus dikeluhkan oleh e-warong hingga KPM di dua kecamatan tersebut. Tak berhenti sampai disitu, buah dari ketidakpuasan masyarakat oleh kerja-kerja CV. Dwi Karya Makmur memantik kemarahan para Kepala Desa disana. Sebagai orang nomor satu di desa, para kades mendesak adanya evaluasi hingga tindakan tegas yang berujung pada pergantian suplier BPNT di dua wilayah tersebut. Kades Fajarbaru M. Agus Budiantoro misalnya. Ia menilai CV.Dwi Karya Makmur telah berjalan selama satu tahun seyogyanya dilakukan evaluasi dan pergantian agar bisa memberi manfaat lebih kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Beberapa e-Warong selain desa kami juga sudah banyak yang ngeluh, kenapa kecamatan lain seperti natar komoditinya bisa banyak dan berganti-ganti,” ungkapnya kepada Radar Lamsel, Minggu (28/3) lalu. (idh)