Anggaran Pilkades Rasa ’Pilkada’

Rp503 Juta RAB Pilkades Tanjungbaru

MERBAUMATARAM – Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram membuat geleng-geleng kepala. Anggaran Pilkades disana mencapai Rp 503.394.000 . Padahal, dalam kegiatan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan telah memberikan warning setiap desa tidak boleh lebih dari Rp 20 juta, diluar protokol kesehatan (prokes). Memang, dalam RAB Pilkades Tanjung Baru yang beredar itu belum dibubuhkan tandatangan oleh pihak-pihak terkait. Namun, disana jelas merincikan daftar penggunaan anggaran dari setiap item kegiatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Selatan terkejut melihat angka fantastis dalam RAB Pilkades Tanjung Baru itu. Bahkan, Dinas PMD menekankan dalam kegiatan tersebut setiap desa hanya boleh menganggarkan sekitar Rp20 jutaan diluar biaya prokes. Selain itu, penegasan ini juga telah disampaikan kepada pihak kecamatan maupun desa dalam kegiatan sosialisasi pilkades serentak yang telah rampung digelar. “Kayanya sih nggak sampai segitu besar. Memang setiap desa anggarannya beda-beda dengan menyesuaikan jumlah TPS dan mata pilih,” ungkap Plt. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Lamsel, Dicky Yuricki seraya terkejut saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Minggu (27/6) kemarin. Dia menegaskan, jika dalam agenda kegiatan Pilkades Serentak 2021 ini, sumber anggarannya berkolaborasi antara APBD dan APBDes. Namun, pihaknya telah mematok angka maksimal dari APBDes yang hanya Rp20 jutaan per desa. “Tapi angka itu masih diluar prokes-nya. Seperti rapid tes panitia ini dan prokes saat pelaksanaan pilkades di TPS. Bisa juga ditambah lagi untuk honor petugas pembantu TPS jika memang dibutuhkan mendesak,” paparnya. Berkaitan dengan informasi tersebut, Dinas PMD bakal segera melakukan kroscek ke lapangan. Agar, tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan anggaran negara akibat ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. “Nanti akan kami kroscek kebenarannya. Jangan sampai karena persoalan ini DPMD yang menjadi kambing hitam. Apalagi kami dengan tegas memberikan pemahaman pada saat sosialisasi anggaran pilkades tidak boleh lebih dario Rp20 juta. Untuk prokes-nya bisa diambil oleh desa dari anggaran penanganan covid-19,” tukasnya. Komisi I DPRD Lamsel mengaku telah menerima informasi yang beredar itu. Namun, pihaknya belum sempat melakukan kroscek atas kebenaran draft RAB Pilkades Tanjung Baru tersebut. “Ya, saya belum cek kebenarannya. Saya juga sudah menerima draft yang beredar ini, tapi belum ada tanda tangannya. Bahkan, di Komisi I juga sudah jadi bahasan diskusi internal,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Lamsel, Dwi Riyanto saat dikonfirmasi Radar Lamsel via sambungan telepon, petang kemarin. Pada prinsipnya, imbuh anggota Fraksi Gerindra ini, panitia pilkades harus realistis dalam merancang kebutuhan anggaran. Yang bisa berakibat pada ketimpangan anggaran atau terkesan penggelembungan anggaran. “Jadi, jangan jomplang antara satu desa dengan desa lainnya. Harus proporsional jika dibandingkan dengan desa lain dalam hal jumlah TPS dan jumlah mata pilih. Jangan muncul kesan ada ‘ketidakadilan’ jika dibandingkan dengan desa lain yang juga melaksanakan pilkades. Apalagi, DPMD sudah memberikan arahan dan sosialisasi,” timpalnya. Wakil rakyat yang memang dipilih oleh masyarakat Kecamatan Merbau Mataram ini meminta, Dinas PMD agar memberikan data desa yang melaksanakan Pilkades. Termasuk juga dengan data pelengkap lain yang menjadi penunjang pelaksanaan pilkades serentak di Lamsel. “Contohnya, disertai rincian jumlah calon yang mendaftar, jumlah TPS, jumlah pemilih, dan anggaran yang diajukan. Sehingga, kami bisa menilai apakah setiap desa sudah proporsional atau belum dalam menetapkan anggaran pilkades. Ini dilakukan guna menghindari adanya penyimpangan anggaran desa,” pungkasnya. Sayangnya, Plt. Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Handoyo belum bisa dimintai keterangan terkait temuan tersebut. Dihubungi via sambungan telepon meskipun aktif namun tidak mendapatkan jawaban. Radar Lamsel juga telah menghubungi Camat Merbau Mataram, Heri Purnomo, SKM. Namun yang bersangkutan tidak menjawab upaya konfirmasi via seluler maupun lewat aplikasi pesan whatshapp. Meski berdering, pesan whatshapp yang disampaikan juga tak kunjung dijawabnya. Pada bagian lain, Radar Lamsel menghubungi sejumlah Kades di Kecamatan Sragi yang juga menggelar Pilkades. Namun anggaran Pilkades sejumlah desa itu tak sampai menyentuh angka fantastis, hanya berkisar 20 juta saja. “Anggaran dari DD untuk Pilkades hanya Rp 20 juta saja nggak bias lebih. Sesuai arahan Dinas PMD Lamsel, hanya saja itu masih diluar anggaran prokes. Sebab anggaran prokes diambil dari pos anggaran penanggulangan covid tingkat desa,” ujar Plt. Kades Sumber Sari, Mastur, diamini Kades Mekar Mulya Rasiwan. Sebelum dijabat Plt. Kades Handoyo, Diketahui mantan Kades Tanjungbaru Madsupi terjerat hukum lantaran berpolemik dengan bawahannya sendiri. Sementara Sekdesnya bernama Sunaeni dikabarkan ikut dalam kontestasi pilkades serentak yang dihelat tahun ini.(idh/vid/red)