Komisi I Pelototi Ongkos Pilkades

DPMD: Memungut, Tanggung Risiko!

KALIANDA – Polemik Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkades Talang Baru, Kecamatan Merbau Mataram yang jumlahnya mencapai ratusan juta memasuki babak baru. Jajaran panitia Pilkades Tanjung Baru Kecamatan Merbaumataram mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Selatan, Selasa (29/6) kemarin. Ketua Pilkades Tanjung Baru, Nasir Alhan bersama Sekretaris Desa dan beberapa anggotanya melakukan pertemuan tertutup yang dipimpin Kepala DPMD Lamsel, Rohadian di ruang kerjanya. Informasi yang berhasil dihimpun Radar Lamsel, mereka meminta solusi atas polemik yang terjadi di desa tersebut. Bahkan, pihak panitia pilkades Tanjung Baru tetap keukeuh untuk memperjuangkan RAB Pilkades agar disetujui. Seperti halnya, melontarkan opsi untuk mengambil pungutan dari para bakal calon kepala desa (balon kades) untuk menutupi kekurangan anggaran sesuai perencanaan mereka yang jumlahnya mencapai Rp400 juta lebih. \"Ya, kalau dari kita Dinas PMD nngak ada aturan pungutan calon dananya itu. Hanya dari APBD dan APBDes saja untuk menggelar Pilkades itu. Kalau diam-diam tetap memungut silahkan tanggung resikonya di kemudian hari. Kami tidak tahu menahu. Kata mereka, kemarin itu dari desa juga ada mis, mereka banyak yang nggak menganggarkan beberapa item sehingga ini perlu perubahan APBDes,\" ungkap Plt. Kabid Pemerintahan Desa DPMD Lamsel, Dicvky Yuricki usai pertemuan, kemarin. Dia menambahkan, panitia meminta solusi terbaik guna melancarkan jalannya Pilkades Tanjung Baru. Sebab, dari pernyataan yang disampaikan terdapat beberapa item yang belum dimasukkan anggaran APBDes yang gunanya untuk kebutuhan Pilkades. \"Besok rencana kita undang mereka ke kantor kecamatan. Termasuk dari jajaran pemerintah desa dan BPD serta perwakilan panitia untuk membahas perubahan APBDesnya. Tapi kami pastikan semuanya sesuai kebutuhan. Karena ada aturannya jelas dalam Perbup. Nanti bisa dicek setelah perubahan APBDes nya rampung dibahas,\" tambah Dicky. Dalam kesempatan tersebut, dia kembali menegaskan jika anggaran APBDes hanya boleh dikeluarkan maksimal Rp20 juta untuk pelaksanaan Pilkades. Namun, hal itu bisa diproporsionalkan jika mengalami kekurangan anggaran melihat dari jumlah TPS dan mata pilih di suatu desa. \"Dana nya kan maksimal Rp20 juta diluar prokes. Kalau toh memang tidak cukup, bisa nambah anggaran sebesar Rp1,5 juta per TPS. Misalnya di Tanjung Baru itu kan ada mata pilih sekitar 6 ribu kurang sedikit. Artinya jumlah TPS nya 16. Misal Rp20 juta hanya bisa mengakomodir 6 TPS. Nah, sisa 10 TPS yang lain dikali Rp1,5 juta jadi nambah Rp15 juta, jadi total pengeluarannya Rp35 juta masih diluar prokes,\" pungkasnya. Radar Lamsel menghubungi Ketua Panitia Pilkades Tanjung Baru, Nasir Alhan untuk menanyakan apa benar panitia keukeuh untuk biaya pilkades yang cukup fantastis itu?. Namun Ketua panitia yang juga sebagai guru sekolah tersebut masih bungkam dan memilih tak menjawab upaya konfirmasi via seluler. Pada bagian lain, Komisi I DPRD Lampung Selatan tak tinggal diam atas temuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkades Tanjungbaru, Kecamatan Merbaumataram yang fantastis senilai Rp 402.861.000. Alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pemerintahan ini bakal rapat dengar pendapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyangkut anggaran Pilkades di Lampung Selatan. “Kami akan mengadakan RDP Jum’at (2/6/2021) pasca temuan yang menghebohkan ini. Maka dalam RDP nanti baik Dinas PMD maupun pihak-pihak terkait mesti merinci, berapa anggaran proporsional untuk Pilkades serentak yang mesti dikucurkan tiap desa,” kata Anggota Komisi I DPRD Lamsel Dwi Riyanto kepada Radar Lamsel, Selasa (29/6/2021) kemarin. Legislator Partai Gerindra ini menjelaskan anggaran proporsional antara satu desa dengan desa lainnya tentu tidaklah sama. Mengingat jumlah pemilih pada tiap-tiap desa berbeda-beda. Yang sama hanyalah jumlah panitia Pilkades saja. “ Karena itu kami minta data jumlah calon tiap desa, jumlah TPS, jumlah pemilih dan RAB yang dibuat agar bias dinilai proporsional atau tidak antar desa,” ucap wakil rakyat yang berangkat dari dapil Merbaumataram itu. Menurut Mas Dwi, begitu ia biasa disapa. Bahwa temuan di Desa Tanjungbaru Kecamatan Merbaumataram belum lama ini menandakan bahwa tidak semua desa paham dan rasional dalam menyusun RAB. Buntutnya muncul anggaran fantastis dari salah satu desa di Lampung Selatan yang anggaran pilkadesnya nyaris setengah miliar. “ Kalau bicara tensi, tentu saja tensi Pilkades dan Pilkada hampir sama. Bahkan bias dikatakan karena lingkup pilkades hanya sebatas desa justru tensinya bisa lebih tinggi dari Pilkada sekalipun. Tetapi yang jadi persoalan adalah biayanya, nah soal biaya ini harus jelas apa acuan untuk menetapkan biaya Pilkades, “ sebut Mas Dwi. Mantan Ketua KPU Lampung Selatan ini mengungkapkan bahwa permintaan Komisi I DPRD Lamsel ihwal data seputar Pilkades serentak pun belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Karenanya Dwi mewarning dalam RDP Jum’at nanti data tersebut harus sudah disiapkan. “ Itu (data.red) belum diberikan ke Komisi I, kenapa kami minta? Karena data itu penting untuk menakar proporsional atau tidaknya biaya pilkades tiap desa yang menggelar pilkades serentak,” tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Empat dari lima bakal calon kades disana, menolak penggunaan anggaran jumbo tersebut. Semula, anggaran yang diajukan Rp 503.394.000, lalu berubah menjadi Rp402.861.000. Keempat bakal calon kades itu telah membuat surat penolakan yang diserahkan ke panitia Pilkades Tanjungbaru. Mereka yang menolak diantaranya: Warsidi, Rudi Suhaemi, Syaifudin, dan Siti Aisyah. Hanya bakal calon Helmi Yusuf yang dikabarkan belum membuat surat pernyataan penolakan. “Tanjung Baru ini ada 5 orang balon kades. 4 orang termasuk saya tidak menyetujui dengan anggaran yang di berikan oleh panitia sebesar itu. Bahkan, kami sudah membuat surat kuasa penolakan RAB. Pada intinya, kami menolak besaran anggaran itu,” pungkas salah seorang balon kades. Temuan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram dengan angka fantastis bagai cambuk bagi Panitia Pilkades Kabupaten Lampung Selatan. Ketua Panitia Pilkades Serentak Lampung Selatan, Supriyanto, S.Sos, MM mengaku, informasi tersebut menjadi atensi khusus jajarannya untuk ditelusuri kebenarannya. Pasalnya, dia menegaskan jika anggaran Pilkades telah ditetapkan maksimal Rp20 jutaan per-desa, diluar anggaran protokol kesehatan (prokes). “Saya sudah instruksikan jajaran untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Untuk mengetahui kebenarannya seperti apa di desa itu. Karena dalam kegiatan ini diback up dengan kolaborasi anggaran APBD dan APBDes,” ungkap Supriyanto kepada Radar Lamsel via sambungan telepon.(idh/red)