Syamsul Juhari: Penahanan KIP Hal yang Bijak

SIDOMULYO – Kesepakatan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Sidomulyo yang menunda pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dinilai wajar. Pasalnya, pendataan tidak melibatkan pihak desa maupun pihak kecamatan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sidomulyo, Syamsul Juhari, Kamis (14/7) kemarin. Menurut Syamsul Juhari, ini merupakan langkah yang bijak. Menurutnya, apabila bantuan KIP itu disalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria akan merugikan negara. “Jika KIP tidak tepat sasaran, negara yang merugi,” kata dia kepada Radar Lamsel, Kamis (14/7). Syamsul menjelaskan, pendataan untuk penerima bantuan KIP itu sama sekali tidak melibatkan pihak desa ataupun kecamatan. Akibatnya, banyak nama yang terdaftar tidak masuk kriteria seperti sudah putus sekolah dan bahkan ada yang belum sekolah. Dia menilai, langkah yang diambil oleh Apdesi Kecamatan Sidomulyo dinilai sudah bagus. Apabila KIP tersebut dibagikan, tentu akan timbul konflik ditengah masyarakat. “Sementara waktu lebih baik ditahan dahulu atau dikembalikan kepihak terkait,” ujarnya. Dikatakannya, perihal pembagian bantuan seperti ini dinilai bisa memicu protes dari masyarakat. Mengingat banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tetapi dilapangan tidak dapat. “Pihak Kecamatan juga tidak mengetahui mengenai pendataan. Yang jelas, KIP itu tiba-tiba sudah dipaketkan ke desa-desa,” beber Syamsul. Akibatnya, semua pihak saling menyalahkan. Pihak sekolah mengira pendataan dilakukan oleh aparatur desa. Padahal aparatur desa tidak tahu-menahu. “Ini perlu di evaluasi, karena rata-rata 30 persen jumlah penerima bantuan itu tidak memenuhi kriteria,” katanya lagi. Sebelumnya, Syamsul mengakui jika dia baru mengetahui hal ini dari pemberitaan di media massa. Karena memang KIP sama sekali tidak melibatkan pihak kecamatan maupun perangkat desa. “Jika melibatkan kami, tentunya menjadi tanggung jawab pihak kecamatan,” ujar pria berdarah batak ini. Lebih lanjut Syamsul mengatakatan jika sudah demikian opsi penahanan bantuan merupakan hal yang bijak. Sebelum pendataan kembali dilakukan oleh pihak-pihak terkait. “Selain ditahan, penerima KIP juga harus dievaluasi kemabali, agar seluruh penerima bantuan tersebut relevan,” katanya lagi. Namun Syamsul menegaskan kepada seluruh Anggota Apdesi agar menjaga bantuan KIP tersebut, jangan sampai ada oknum yang menyalah gunakan hak-hak siswa miskin tersebut. “Jangan sampai bantuan jatuh ketangan yang salah, apalagi ada oknum yang menyalah gunakan bantuan tersebut,” pungkasnya. (ver)