BLT APBD Juga Belum Cair

PENENGAHAN - Selain BST, rupanya bantuan dana tunai yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Selatan juga belum cair. Informasi yang diterima Radar Lamsel, BST dari Kemensos dan juga BLT dari APBD sama-sama belum cair sudah 5 bulan lamanya.   Urutan waktu pencairan paling cepat biasanya dari BST, lalu BST APBD, kemudian baru BLT DD. Tapi sekarang, hanya BLT DD yang masih eksis mengalirkan bantuan karena dananya memang bersumber dari dana desa yang digulirkan setiap tahun dari pemerintah pusat.   \"Dua-dua belum cair itu,\" ujar salah satu aparat desa di Kecamatan Penengahan kepada Radar Lamsel, Rabu (10/11/2021).   Sama halnya dengan BST Kemensos, dia mengaku tidak pernah menerima informasi kapan BLT APBD akan cair. Namun, dia berpendapat ada kemungkinan jika pemerintah daerah mengikuti alur pemerintah pusat dalam menyalurkan BLT yang bersumber dari APBD.   \"Masalahnya barengan ini, dari Kemensos enggak cair, dari Pemda juga enggak cair,\" katanya.   Radar Lamsel menghubungi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Dul Kahar, A.P.,M.Si. Namun yang bersangkutan belum membalas pesan konfirmasi yang Radar kirimkan ke nomor WhatsApp-nya.   Diberitakan sebelumnya, bantuan Sosial Tunai (BST) sudah lama tak cair. Masyarakatnya pun mengeluhkan hal tersebut. Sebab, bantuan yang disalurkan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos) biasanya cair tiap 3 bulan sekali. Tapi sekarang, sudah 3 bulan lebih belum ada pemberitahuan.   Idod (34), mengatakan waktu pencairan BST memang tidak menentu. Tapi selambat-lambatnya pencairan BST biasanya tidak sampai 4 bulan. Warga Desa Kampung Baru ini pun bertanya-tanya, apakah bantuan tersebut masih ada atau sudah dihapuskan.   \"Enggak tentu, kadang sebulan (cair), kadang dua bulan, kadang tiga bulan,\" ujarnya kepada Radar Lamsel, Selasa (9/11/2021).   Aan (36), warga lainnya, mengatakan sudah 5 bulan BST tidak cair. Meski begitu, ia enggan menanyakan masalah itu kapada pemerintah desa karena penyalurannya wewenangnya Kemensos. Tetapi, kata dia, masyarakat juga perlu diberi kejelasan oleh pemerintah pusat.   \"Kalau tidak salah 5 bulan, pikir saya juga kok lama bener enggak cari-cari. Sedangkan BLT lanjut terus,\" katanya. (rnd)