Mendagri Minta Pemkab Bergerak Susun E-Katalog

KALIANDA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong seluruh Pemkab, Pemkot maupun Pemprov bergerak menyusun e-katalog. Itu disampaikan Tito dalam rapat virtual via zoom meeting kapada seluruh kepala daerah, Senin (24/1). Rapat kerja tersebut membahas mengenai implementasi dan pengoptimalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan berbasis digital. Dalam arahannya, Mendagri mengatakan pengimplementasian pengadaan barang dan jasa melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mulai dari penyusunan E-katalog (katalog digital) tingkat nasional, tingkat sektoral kementerian & lembaga, serta tingkat lokal atau pemda harus dilakukan secara optimal. “Semua harus bergerak untuk menyusun E-katalog, sehingga akan membuat produk-produk dalam negeri semakin banyak dikenal,” tuturnya. Lebih lanjut, Tito Karnavian mengatakan terobosan dari LKPP menjadi salah satu program yang dapat disandingkan dengan tren yang saat ini berkembang. “Toko daring milik pemerintah yang berkolaborasi dengan market place ternama di Indonesia, sehingga menambah nilai komersil dan memberi kemudahan bagi masyarakat” tambahnya lagi. Pada kesempatan yang sama, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan dua hal yang dinaungi LKPP yang menangani E-katalog dan toko daring agar bisa diimplementasikan. “Untuk E-katalog lokal pemda akan kita lakukan percepatan, semua pemda dapat melakukan E-katalog,” jelasnya. Selain itu, LKPP juga menyediakan fasilitas toko daring dengan nama Bela Pengadaan. Bela pengadaan ini adalah platform yang dikembangkan LKPP bersama market-market place, untuk mendukung go digital lewat belanja pada marketplace milik pemerintah. “Sesuai dengan arahan Mendagri, kalau ini bisa jalan maka investasi akan tumbuh, lapangan pekerjaan akan terbuka, daerah akan sejahtera tetapi tetap taat aturan,ini yang penting,” tambahnya. Diakhir paparannya, Azwar Anas yang juga mantan Bupati Banyuwangi tersebut menerangkan manfaat e-katalog dan toko daring bagi pemerintah selain untuk transparansi, percepatan investasi, mempercepat dan mempermudah belanja APBN dan APBD yang lebih efesien. (rls)