TANJUNGBINTANG - Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto mengikuti kegiatan workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmarking dan pembelajaran antar daerah dalam pelaksanaan 8 aksi Konvergensi secara virtual, Kamis (23/6/2022). Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri itu, akan dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 22 hingga 24 Juni 2022 mendatang. Adapun, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka asistensi dan supervisi kinerja Kabupaten/kota dalam mengimplementasikan konvergensi program penurunan stunting, guna peningkatan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda). Nampak Hadir juga dalam workshoop melalui zoom meeting Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Lampung Selatan Aryan Saruhian, SP., ME, Kepala Dinas Sosial Martoni Sani, Kepala Dinas Dalduk dan KB Rikawati S.STP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. Yansen Mulia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Sefri Masdian S.Sos Acara tersebut menghadirkan 8 narasumber yang diantaranya, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D, Direktur pelaporan dan statistik dari kementrian BKKBN Lina Widiastuti, Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu & Anak Kementerian Kesehatan Yuni Sanggraini S.Km, M.Km. Kemudian, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa dan Ketua TPPS Provinsi Lampung yang juga sebagai Wakil Gubernur Lampung Hj. Chusnunia Chalim, S.H., M.Si., M.Kn., Ph.D. Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Saruhian SP, ME mengatakan, permasalahan stunting telah menjadi perhatian Pemkab Lampung Selatan. Oleh karenanya, pemerintah daerah terus fokus untuk menurunkan jumlah kasus tersebut. Dirinya menjelaskan, upaya Pemkab Lampung Selatan dalam menangani percepatan penurunan Stunting telah dilaksankan secara masif, dengan turun langsung kebawah yang dipimpin langsung oleh Ketua TPPS Lampung Selatan Ibu Hj. Winarni Nanang Ermanto.
“Masalah stunting diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor dan multi stakeholder, sehingga angka stunting di Lampung Selatan terus mengalami penurunan dan itu berkat kerja keras dan komitmen Kepala Daerah, Pimpinan Lembaga serta seluruh Dinas dan Stakeholder terkait,” kata Arian.Aryan juga menyampaikan, permasalahan stunting saat ini masih menjadi masalah nasional dengan angka prevelensi sebesar 24,4 persen, dan ditargetkan turun sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Untuk mendukung hal tersebut, telah terbit Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.
“Terbitnya 2 peraturan menunjukan keseriusan dalam penangangan stunting dipusat maupun daerah. Kementerian Dalam Negeri juga terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan aksi nyata melalui optimalisasi fungsi kelembagaan dan penganggaran daerah,” ungkapnya.Apabila melihat dari hasil evaluasi perkembangan percepatan penurunan Stunting secara Nasional melalui Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), lanjut Aryan, masih terdapat lebih dari separuh kasus Stunting di angka 69 persen yang terjadi di 12 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Lampung Selatan telah mencapai target 16,3 persen pada tahun 2021. Kemudian ditargetkan akan kembali mengalami penurunan sebesar 2,58 persen, sehingga di tahun 2022 bisa mencapai 13,72 persen.
“Jika kita melihat angka prevalensi Stunting tingkat Provinsi Lampung tahun 2021 melalui Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Lampung Selatan mencapai target 16,3 persen dan 13,72 persen target tahun 2022, meskipun target 9,30 persen di tahun 2024, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap optimis dan terus berusaha untuk bisa menurunkan di bawah angka 5 persen pada tahun 2024,” ungkapnya lebih lanjut. (rls)