Pasar Sidomulyo Bakal Ditata Ulang

KALIANDA – Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan siap menyelesaikan polemik Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo. Satuan kerja ini mengaku siap untuk melakukan penataan ulang para pedagang di Pasar Sidomulyo. Upaya ini dilakukan untuk menyelesaikan polemik para pedagang pasar. Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Lamsel Supriyanto mengatakan siap menata ulang para pedagang. Menurut dia, penataan ini juga menjadi masukan yang paling banyak dari seluruh pihak dalam menuntaskan persoalan itu. ”Mudah-mudahan bisa secepatnya kita lakukan,”ungkap Supriyanto saat dihubungi Radar Lamsel melalui sambungan telepon, kemarin. Saat ini, kata dia, satkernya tengah memverifikasi data-data para pedagang di pasar tersebut. Sehingga, akan lebih mudah dilakukan penataan jika telah diketahui data-data pedagang yang benar-benar berjualan di pasar tersebut. “Tim tengah melakukan verifikasi data. Jadi, kita bisa mengetahui data-data pedagang yang benar-benar pedagang di pasar tersebut. Agar, tidak menimbulkan permasalahan ada masyarakat yang bukan pedagang tapi mendapatkan lapak,”imbuhnya. Pihaknya belum bisa menargetkan kapan akan melakukan penataan ulang lapang pedagang di Pasar Sidomulyo. Sebab, tim masih melakukan verifikasi terhadap data para pedagang. “Kami belum bisa menargetkan kapan akan kita tata ulang. Pada intinya, secepatnya akan kita lakukan penataan ulang. Saat ini tim tengah melakukan verifikasi data pedagang. Nanti, pada saatnya akan kita informasikan lebih lanjut,” pungkasnya. Sementara itu sejumlah pedagang mendatangi Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar, Jum’at (29/7). Mereka mempertanyakan sikap Dinas Perdagangan dan Pasar yang dinilai membiarkan polemik Pasar Sidomulyo berkepanjangan. Para pedagang itu diterima Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Supriyanta dan Kepala Bidang Pasar Reslan Azhari. Informasi yang dihimpun Radar Lamsel sejumlah pedagang mempertanyakan sikap Dinas Perdagangan dan Pasar yang cendrung membiarkan polemik. Termasuk mempertanyakan uang administrasi dan pungutan-pungutan tak lazim dari para pedagang untuk mendapatkan lapak. Bahkan karena tuduhan ini perbebatan alot dan tegang terjadi antara para warga yang mengklaim dirinya pedagang dan pihak dinas. (idh)