GMBI Minta Aparat Mengusut!

KALIANDA – Aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lamsel menggelar aksi tersebut di sejumlah SKPD, Senin (1/8). Puluhan massa itu menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lamsel terkait Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2013. Dalam program itu diduga ada pemotongan sebesar 10 persen oleh oknum Dinas PU di setiap desa. Pantauan Radar Lamsel, aksi pertama dilakukan di depan Dinas PU. Setelah menggelar orasi dan mendapat tanggapan, mereka melanjutkan aksinya di depan Kantor Inspektorat lalu menuju Kantor Bupati Lamsel. Aksi terakhir, mereka mendatangai Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda. Ketua LSM GMBI Distrik Lamsel Heri Prasojo dalam orasinya mengatakan, sebelumnya GMBI telah melayangkan surat laporan terkait hal tersebut ke Inspektorat dan Kejari Kalianda. Namun, laporan tersebut tidak ditanggapi oleh aparat penegak hukum. “Kami datang untuk menanyakan surat laporan yang kami layangkan. Tetapi, tidak ada tindak lanjut dari surat kami. Artinya, aparat penegak hukum sudah tidak lagi membela rakyat yang terdzolimi,”kata Heri dalam orasinya. Menurutnya, apa yang dilakukan oknum Dinas PU adalah tindakan yang menyalahi aturan. GMBI menduga adanya pemotongan anggaran PPIP sebesar 10 persen dari dana yang dicairkan di setiap desa. “Tahun 2013 ada 44 desa yang mendapat PPIP. Setiap desa Rp250 juta. Kalau dipotong 10 persen, artinya sudah Rp1,1 Milyar uang negara yang tidak jelas kemana peruntukannya. Ini sama saja bentuk tindak pidana korupsi,”imbuhnya. Mereka berharap aparat penegak hukum bisa segera mengusut tuntas laporan yang telah dilayangkan oleh GMBI. Sehingga, masyarakat desa tidak dibohongi dengan adanya oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi. “Jangan sampai permasalahan ini didiamkan saja karena aparat penegak hukum sudah di iming-imingi berbagai hal. Kami minta segera usut tuntas permasalahan ini,”tutupnya. GMBI juga membawa bukti berupa rekaman pengakuan salah satu kades yang merasa dirugikan akibat pemotongan anggaran PPIP.Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas PU Lamsel Destrinal membantah adanya pemotongan dalam program PPIP Tahun 2013. “Tidak ada permasalahan PPIP 2013. Lagi pula, tidak ada buktinya,”bantah Destrinal. Pihaknya mengaku sangat menghargai sikap dan aksi yang dilakukan GMBI. Bahkan, PU meminta GMBI untuk mengawal setiap kegiatan yang bersumber dari APBD. “Visi kita semua sama, yakni mensejahterakan masyarakat melalui program pemerintah. Pada intinya kami selaku pegawai siap melaksanakan segala bentuk pekerjaan dengan aturan yang berlaku. Aspirasi dari teman-teman GMBI akan akan kita serap selagi itu positif,”pungkasnya. (idh)