KALIANDA - Nilai transaksi dalam e-catalog lokal yang terdapat pada e-purchasing Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Setdakab Lamsel, tergolong masih rendah. Penyebabnya, masih banyak OPD yang enggan berbelanja dalam e-catalog lokal tersebut. Padahal, dalam e-catalog Lokal milik Pemkab Lamsel ini sudah memiliki 20 etalase yang tayang di aplikasi tersebut. Namun, nominal transaksi yang tercatat hingga saat ini baru baru sebesar Rp1,6 Miliar. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Setdakab Lamsel, M. Haries mengamini, jika transaksi pada e-catalog lokal masih rendah. Karena, dia menyatakan jika banyak OPD yang belum memanfaatkan keberadaan aplikasi tersebut.
\"Semestinya OPD berbelanja untuk kebutuhan pekerjaannya ya di e-catalog lokal ini. Apalagi memang ini anjuran pusat yang diarahkan langsung oleh Presiden RI. Tapi pada kenyataannya transaksi kita masih rendah,\" ungkap Haries di kantornya, Rabu (19/10) kemarin.Dia menerangkan, dalam segi transaksi di e-catalog Pemkab Lamsel kalah dengan sejumlah kabupaten kota se-provinsi Lampung. Padahal, dari segi jumlah etalase produk yang tayang aplikasi e-catalog lokal menduduki peringkat 3 se-Indonesia.
\"Artinya kita kalah dengan daerah lainnya untuk nominal transaksi. Maka kami mengajak agar OPD itu bisa melakukan transaksi belanja barang dan jasa kebutuhan kantor melalui e-catalog lokal ini. Jangan melakukan pengadaan diluar yang tidak ada dalam e-catalog lokal yang kita miliki,\" pungkasnya.Seperti diketahui, E-Katalog Lokal Pemkab Lampung Selatan kini sudah memiliki 20 etalase yang telah tayang antara lain etalase makan minum, jasa keamanan, jasa kebersihan, ATK, aspal, bahan material, bahan pokok, pakaian dinas, beton redimix, service kendaraan, sewa tenda, dan jasa penunjang kegiatan. Selain itu, terdapat juga etalase untuk seragam sekolah, percetakan, bibit tanaman obat dan alat peralatan pertanian, suku cadang alat berat, service peralatan kantor, souvenir, hewan ternak, dan beton precast. Meski isi katalog termasuk paling banyak jika di bandingkan dengan kabupaten lain, nyatanya etode e-purchasing melalui e-katalog lokal di Lampung Selatan belum membuat OPD kepincut untuk berbelanja di e-catalog lokal. Rendahnya transaksi pada e-catalog lokal mengindikasikan adanya sisi lemah dari sistem tersebut. Ini lantas menjadi catatan sekaligus pekerjaan rumah yang mesti dicarikan jalan keluarnya oleh pemangku kebijakan. (idh/red)