KALIANDA,RADARLAMSEL.COM – Pemberitaan soal tipu gelap proyek jalan tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan, yang menyeret sejumlah nama pe nting di kabupaten ini menyulut tanggapan dari berbagai ormas local.
Ormas-ormas itu menilai hal ini hanya menimbulkan kegaduhan karena mencuat di tahun politik. Gema Masyarakat Lokal besutan Rizal Anwar menganggap kasus yang mencatut nama Isteri Bupati Lamsel, Hj. Winarni tersebut merupakan perkara lama yang terjadi pada tahun 2019 silam.
“Saya berpendapat, ini kan tahun politik. Saya kira, pemberitaan itu dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan politik dengan berbagai cara. Saya prihatin dengan isu atau berita tersebut. Karena dapat menggoyahkan stabilitas dan keamanan di Lampung Selatan. Saya selaku, ormas sekaligus warga Lamsel, wajib membantu pemerintah menjaga stabilitas yang saat ini sudah berjalan kondusif dengan baik,” kata Ketua Umum GML, Rizal Anwar (19/5/2023) pekan lalu.
Dia beranggapan, terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan hanya ingin memanfaatkan atas kasus tersebut. Dia berharap, masyarakat Lampung Selatan harus bijak dan cerdas dalam menanggapi persoalan tersebut. BACA JUGA:Parah! Masyarakat Sebut Proyek ini Cuma Sekadar Seremonial, Anggaran yang Ditelan Mencapai Miliaran
“Saya kira ini mainan orang pintar dan mainan lama serta momennya dimanfaatkan di tahun politk. Mari bersama-sama kita jaga kondusifitas di Lampung Selatan. Selanjutnya, untuk masyarakat jangan mudah terprovokasi serta harus cerdas menanggapi persoalan isu-isu yang dapat merusak kondusifitas di Lampung Selatan,” imbuhnya.
Sebagai ormas lokal, pihaknya menilai sejauh ini era kepemimpinan Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto cukup kondusif. Sehingga, mencuatnya kasus lama itu dinilai hanya ingin menjatuhkan elektabilitasnya jelang Pemilu dan Pilkada.
“Kami selaku ormas tidak diam saja, dan selalu memantau kinerja pemerintah baik yang dulu maupun sekarang. Contoh, pendamping bupati yakni istrinya Ibu Winarni, rajin terjun ke masyarakat, merangkul semua kalangan masyarakat, kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ini saya bicara fakta, tanpa adanya embel-embel,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Dewan Penasehat DPP GML, Muslihun berpendapat, pemberitaan kasus tersebut yang diduga menyebutkan beberapa nama pejabat di Lamsel belum tentu kebenarannya.
“Menyikapi isu-isu begini, saya berpendapat masyarakat harus benar-benar teliti. Saya kira semua orang boleh beranggapan soal apapun apa lagi dugaan-dugaan yang saya anggap liar. Salah satu contohnya, saya kenal dengan gubernur tapi gubernur nggak kenal saya,” ujar Muslihun.
Dia menilai, persoalan tersebut dianggap bisa merugikan perseorangan dan kelompok. “Lagi pula itu kasus lama yang dimunculkan kembali ke permukaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ormas lain yang memberikan komentar negatif terkait persoalan tersebut adalah Ketua DPC Sapu Jagat Kabupaten Lampung Selatan Zulfizar. Dia berpendapat, ditahun-tahun politik biasa terjadi gejolak-gejolak seperti ini. Meski demikian, kondisi tersebut tidak elok dan tidak mencerminkan politik edukasi.
“Maksud saya, isu seperti ini sudah terjadi sejak dulu. Siapa bupatinya, dicari kesalahan dan kelemahannya. Mungkin nanti, yang menjelekan ini, akan sama (sebab-akibat’red),” ketus Zulfizar.
Menurut hematnya, era pemerintahan Lampung Selatan saat ini sudah sah dan sudah berjalan dengan baik. “Mari kita tunjukan sikap legowo, profesional baik untuk semua kalangan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemberitaan penipuan proyek jalan di tahun 2019 silam sebagai hasrat keinginan yang tidak terpenuhi terhadap pemerintah di Lampung Selatan.
“Terlepas dari itu, tahun 2024 akan pemilu. Mari kita sama-sama dengan pemerintah memajukan pembangunan. Serta saya tidak sepakat kepada rekan-rekan yang selalu menduga-menduga. Kalaupun ingin mengkritisi, harus dengan cara yang baik,” pungkasnya.