KALIANDA – Persoalan yang terjadi di kalangan aparatur desa dalam mengelola anggaran desa menjadi perhatian khusus Bupati Lampung Selatan H. Zainudin Hasan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang jajaran aparatur desa dan akan melibatkan jajaran TNI AD dan Kejaksaan untuk mensosialisasikan penggunaan anggaran desa. Rencananya, orang nomor satu di Kabupaten Khagom Mufakat ini akan mengumpulkan para aparatur desa termasuk BPD sebelum pencairan dana desa (DD) tahap II. “Kita akan kumpulkan aparatur desa sebelum pencairan DD tahap II. Mungkin kita bagi menjadi tiga termin agar ruangan yang ada mencukupi dan apa yang disosialisasikan bisa terserap,”ujar Zainudin. Putra kelahiran Desa Pisang, Kecamatan Penengahan ini, mengaku prihatin atas peristiwa beberapa kepala desa (kades) di Lamsel yang dilaporkan warganya akibat dugaan ketidaktransparanan dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Maka, pihaknya terus menghimbau agar kades tidak main-main dalam mengelola anggaran desa yang jumlahnya tidak sedikit ini. “Kalau kades dilaporkan warga karena ada dugaan penyalahgunaan anggaran desa itu bagus. Biar mereka kapok dan tidak main-main dalam hal pengguaan uang negara ini,”tegasnya. Keterlibatan TNI AD dalam hal ini, lanjut Zainudin, dimaksudkan agar pembangunan desa berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih, TNI AD telah tersebar disetiap desa. “Babinsa nanti saya minta ikut mengawasi jalannya pengelolaan anggaran desa ini. Supaya tidak ada kades yang nakal dan coba main-main. Termasuk melibatkan kepolisian dan kejaksaan,”pungkasnya. Untuk diketahui, sejumlah kades di Lamsel telah dilaporkan warganya akibat dugaan ketidak transparanan dalam mengelola anggaran desa. Diantaranya adalah Kades Lebungsari, Kecamatan Merbaumataram dan Kades Bumijaya, Kecamatan Candipuro. (idh)
Seluruh Kades Bakal Dikumpulkan
Rabu 07-09-2016,10:02 WIB
Editor : Redaksi
Kategori :