PENENGAHAN, RADAR LAMSEL.DISWAY.ID - Aparatur desa merasa ogah menyusun beberapa laporan. Baik itu laporan realisasi akhir tahun, laporan semester II tahun 2023, dan juga laporan realisasi add tri wulan keempat.
Mereka enggan melakukannya sebagai bentuk protes. Salah satu aparatur desa di Kecamatan Penengahan, mengatakan kepada Radar Lamsel kalau laporan tersebut tidak perlu dibuat. Lagian, kata dia, apa yang harus disusun sedangkan pembayaran gaji yang merupakan hak mereka belum dibayar.
"Sekarang apa yang mau dilaporkan kalau pembayaran belum full," ujarnya, Minggu, 14 Januari 2024.
Aparatur desa ini mengaku kalau saat ini mereka tengah mengalami kondisi yang sangat sulit. Dia pun memiliki saran. Bagaimana bila dana simpanan yang ada di rekening desa bisa dipakai untuk menutupi biaya mereka selama bulan Januari dan bulan Februari 2024.
BACA JUGA:Mengaku Anggota Polri, Koki Angkringan Nekat Gadaikan Motor Teman Wanitanya
"Sekiranya bisa, kenapa tidak. Tapi kalau mau nyusun laporan, maaf saja. Laporan apa yang mau disusun?," katanya.
Aparatur desa yang lain juga mengatakan hal senada. Saat ini desa sudah mengantongi DBH atau dana bagi hasil. Namun, dana itu tidak bisa digunakan karena syarat utamanya desa harus membuat laporan APBDes tahun 2024 terlebih dahulu. Sedangkan laporan untuk tahun 2023 saja belum kelar.
"Kami mengharapkan ada kebijakan yang pro dengan aparatur desa. Kami sudah bekerja, tapi gak kami belum diserahkan," katanya. (rnd)