BAKAUHENI, RADARLAMSEL.DISWAY.ID - Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dianggap perlu karena bisa dijadikan sebagai langkah konkret untuk mengurangi risiko bencana yang bisa saja terjadi di desa.
Anggota komunitas di FPRB terdiri dari pelbagai unsur. Ada aparatur desa, BPD, Destana, kelompok perempuan, pemuda, tenaga pendidik, kesehatan, termasuk juga pelaku usaha yang ada di Desa Kelawi.
Pembentukan itu juga merupakan bagian dari program lain. Misalnya, Program Penguatan Kemitraan untuk Ketahanan Komunitas di Indonesia dan Timor-Leste (SPRINT) yang dilakukan di Lampung Selatan. Khususnya di Desa Maja, Kecamatan Kalianda dan Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
Menurut Koordinator Program Kebencanaan Mitra Bentala, Dewi Ira Rahmawati, kegiatan pembentukan FPRB di level komunitas merupakan wadah para pihak untuk koordinasi, dan berdiskusi merumuskan strategi atau tindakan agar kebijakan kebencanaan menjadi prioritas dalam pembangunan desa.
BACA JUGA:Kampanye di Masa Tenang Ancamannya Pidana
"Selanjutnya ketika terjadi bencana, risiko atau kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir," ujarnya, Jumat, 9 Februari 2024. Bahtiar Ibrahim, selaku Kepala Desa Kelawi berharap dengan terbentuknya FPRB banyak warga lebih sadar dan waspada terhadap kebencanaan.
Dia ingin keberadaan FPRB tidak hanya sampai pada pembentukan saja, tetapi juga melakukan pendampingan. "Terumata di dalam berbagai kegiatan juga melakukan simulasi dalam skala besar," kata Bahtiar.
Nantinya FPRB tingkat desa akan menjadi salah satu indikator desa tangguh bencana, diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana.
Kemudian juga sebagai wadah rembug desa, pengkajian dan pembelajaran membagi pengalaman. Perlu diketahui juga, dalam hal penanggulangan bencana, FPRB memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan di desa.
Kemudian memotivasi terwujudnya partisipasi semua pemangku kepentingan. Itu semua dilakukan untuk melakukan pengurangan risiko bencana.
Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di semua wilayah Indonesia serta pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana. (rnd)