KALIANDA, RADARLAMSEL.DISWAY.ID - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan sedang menghadapi zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Ada enam area perubahan yang telah dilakukan oleh DPMPPTSP dalam menghadapi ZI tahun 2024.
Ada manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan publik. Manajemen perubahan sendiri menyangkut tentang perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja.
BACA JUGA:Diimbau Pengawas Kelurahan dan Desa Saat Kampanye, LO Egi-Syaiful Malah Nyolot
Sama halnya dengan penataan tata laksana yang menyangkut dua hal. Prosedur operasional tetap kegiatan, SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) dan transformasi digital. Perubahan ini jelas memiliki kelebihan karena lebih mudah, cepat, dan bisa diakses di manapun.
"Perubahan lainnya juga berkaitan dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan keterlibatan pimpinan dalam membangun akuntabilitas kinerja," kata Kepala DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, S.H. pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Sesuai dengan tujuan untuk mencapai WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), Rio mengatakan bagian yang paling menjadi sorotan adalah penguatan pengawasan. Salah satunya pengandaian gratifikasi dengan menampilkan pesan imbauan.
"Kami memasang banner dengan tulisan pelayanan gratis untuk mencegah percaloan dan gratifikasi. Langkah kecil tapi memiliki dampak yang besar," kata Rio.
DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan yang juga Ex Officie MPP telah banyak menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk saling bertukar informasi, dan meningkatkan pelayanan publik. DPMPPTSP juga berperan aktif dalam pengelolaan MPP, dan memastikan semua layanan berjalan.
"Lancar dan terintegrasi. Target kami jelas, bagaimana caranya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan," katanya. (rnd)