RADARLAMSEL.DISWAY.ID, LAMPUNG SELATAN - BPPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan upaya maksimal demi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi bangunan perdesaan-perkotaan atau PBB P-2.
BPPRD pun memanfaatkan UPTD yang menjadi perpanjangan tangan di kecamatan. Sebagai contoh di UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Penengahan, yang saat ini tengah sibuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atau monev PBB P-2 di desa-desa
Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Feri Bastian, S.E., M.Ling. yang diwakili oleh Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni, Sopan Sopyan, S.Sos., M.M. mengatakan bahwa monev akan menyasar 27 desa dari 2 kecamatan.
"22 desa di Kecamatan Penengahan, ditambah 5 desa di Kecamatan Bakauheni," kata Sopan kepada radarlamsel, Kamis, 3 Juli 2025.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Sopan mengatakan monev yang dilaksanakan saat ini memiliki tujuan yang terarah. Targetnya adalah capaian pemungutan PBB P-2. Selain itu, kata Sopan, monev juga bisa memantau target, mengetahui kendala di lapangan, dan pelbagai persoalan yang dihadapi oleh desa.
"Kami juga ingin memastikan kelancaran proses pendataan, penagihan, dan pembayaran PBB P-2," katanya.
Poin utama yang diharapkan dari kegiatan monev PBB P-2 sudah jelas, meningkatkan realisasi pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB P-2) dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
BPPRD melalui UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Penengahan konsisten mengajak masyarakat untuk membayar PBB P-2. Apalagi proses pembayarannya sekarang sangat mudah, bisa dilakukan melalui telepon pintar melalui sistem online yang selama ini sudah tersedia seperti pembayaran melalui kanal.