Program BPPKB Harus Searah dengan Kebijakan Nasional

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan meminta kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluraga Berencana (BPPKB) Lamsel untuk menjalankan program kependudukan, keluarga berencana (KB), serta pembangunan keluarga yang sesuai dan mengacu pada arah kebijakan dan strategi secara nasional. Permintaan itu disampaikan Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kersa) Setdakab Lamsel Dra. Ismar Kolina mewakili Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan, pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dalam rangka pemantapan program kependudukan dan keluarga berencana (KB) yang digelar BPPKB Lamsel, di Aula Kampus STIE Muhammadiyah Kalianda, Rabu (26/10), kemarin. Ismar Kolina mengatakan, dalam menjalankan program penguatan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga itu selayakan harus disesuikan serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Menurutnya, sebagai subjek penduduk harus bisa memberikan kontribusi dalam hal pembangunan, sedangkan sebagai objek penduduk juga harus bisa menerima peningkatan kesejahteraan hidup. “Melalui kegiatan Rakerda ini diharapkan kepada BPPKB agar dapat merumuskan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan wajib untuk mengeluarkan rencana strategis secara baik dan terukur, melalui dukungan semua pihak baik dari mitra kerja maupun stageholder terkait,” ujar Ismar Kolina. Sementara itu, Plt Kepala BPPKB Lamsel Irfan Sakura menjelaskan, digelarnya kegiatan rapat kerja daerah ini dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. “Dalam rakerda ini kami (BPPKB, red) merencanakan untuk merumuskan kegiatan yang dimasukan kedalam rencana kerja di tahun 2017 yakni terfokus pada program pengendalian penduduk (Dalduk) dan ketahanan keluarga,” jelasnya. Diungkapkannya, dalam program dalduk pihaknya akan melaksanakan program yang bergerak di bidang KB, penyuluhan dan pembinaan bagi Pasangan Usia Subur (PUS), Petugas Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) dan mitra kerja, dengan target 212.897 PUS, 176 PKB/PLKB, 1.771 PPKBD dan 31 mitra kerja. Kemudian, lanjut Irfan Sakura, untuk program ketahanan penduduk, kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pembinaan dan pergerakan dengan sasaran Kelompok Tani (Poktan) KB, Remaja dan Mitra Kerja, dengan capaian target sekitar 83 Poktan KB dan 32 Mitra Kerja. “Tentunya dalam melaksankan program kerja tersebut, itu akan disesuaikan dengan visi Lampung Selatan yakni terwujudnya Lampung Selatan yang sejahtera dan berdaya saing, mandiri dan berakhlak mulia,” pungkasnya. (iwn)