Desak BPMP2T Bentuk Tim Khusus

KALIANDA – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lampung Selatan diminta untuk mengambil langkah kongkret dalam menyelesaikan persoalan perizinan asli atau palsu (aspal) yang beredar di Bumi Khagom Mufakat ini. Bahkan, Komisi A DPRD Lamsel yang menyampaikan permintaan tersebut siap membantu untuk melakukan pengecekan terhadap sejumlah perusaahaan apabila dibutuhkan. Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Lamsel Andi Apriyanto, A.Md., saat ditemui Radar Lamsel di kantornya, Kamis (27/10) kemarin. BPMPPT, kata Andi, semestinya tidak hanya melayangkan surat himbauan kepada perusahaan. Melainkan, bisa langsung membentuk tim dan mengecek langsung dokumen perizinan ke perusahaan-perusahaan. “Kami (Komisi A’red) siap mendampingi dan membantu persoalan ini agar bisa tuntas. Karena, masalah ini sangat meresahkan sejumlah pihak termasuk para pengusaha yang akan berinvestasi ke Lamsel,”kat Andi. Politisi PKS ini menambahkan, dari temuan dokumen perizinan bodong disejumlah perusahaan diyakini bisa membongkar jaringan yang ‘bermain’ dalam permasalahan tersebut. “Tinggal kita semua mencari tahu siapa oknum yang mengurusi izin diperusahaan yang kedapatan izinnya bodong. Lalu, kita kembangkan dan kita bongkar jaringannya. Pokoknya, Komisi A siap dilibatkan,”imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, penelusuran jaringan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara detail jajaran yang ikut terlibat dalam permasalahan tersebut. Karena, hal itu dinilai sangat merugikan Pemkab Lamsel. “Kami sebagai jajaran yang mengamankan target pendapatan asli daerah (PAD) sangat konsentrasi dalam menghadapi permasalahan ini. Karena, ini menyangkut peningkatan PAD di kabupaten ini,”tutupnya. Terpisah, Plt. Kepala BPMPPT Lamsel Andoni menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung melakukan pengawasan dokumen perizinan ke sejumlah perusahaan. Pasalnya, kegiatan pengawasan memang tengah gencar dilakukan oleh jajarannya bersama tim. “Memang kita saat ini gencar turun ke perusahaan-perusahaan untuk memantau perizinan. Kita juga sudah melibatkan Satpol-PP dan jajaran lain. Jika Komisi A memang berkenan, kami akan ajak bersama-sama melakukan pengawasan ini,”singkat Andoni. (idh)