DPU Lamsel Mulai Identifikasi Infrastruktur Rusak

KALIANDA – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Lampung Selatan mulai mengidentifikasi sarana infrastruktur jalan yang rusak disejumlah kecamatan di Lamsel. Upaya itu dilakukan untuk menyusun program pembangunan skala prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2017 mendatang. Kamis (27/10) kemarin, tim DPU Lamsel yang langsung dipimpin Plt.Kadis PU Lamsel H. Hermansyah Hamidi menyambangi Kecamatan Waysulan, Katibung, Merbaumataram, Sidomulyo, Candopuro, Waypanji dan Tanjungbintang. Tinjauan itu untuk memverifikasi dan mengidentifikasi kondisi infrastruktur yang diusulkan masing-masing kecamatan melalui Musrenbangdes agar yang benar-benar menjadi skala prioritas pembangunan. “Kami hanya ingin mempertajam usulan dari bawah. Jangan sampai yang diusulkan ternyata belum urgen. Kita mau cek dengan mengklarifikasinya dibawah,” ungkap Hermansyah kepada Radar Lamsel melalui sambungan telepon kemarin. Menurut Hermansyah, klarifikasi itu sangat penting dilakukan jajarannya. Sebab, tidak semua usulan pembangunan infrastruktur yang diusulkan masyarakat bisa terakomodasi dalam APBD tahun 2017. “Dalam pembangunan problem yang selalu dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Nah, ini kaitannya dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk skala prioritas. Jangan sampai yang kita bangun tidak penting untuk masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Koperadi dan Perindustrian Lamsel ini. Hermansyah berharap identifikasi yang dilakukannya benar-benar dapat menseleksi pembangunan yang berskala prioritas. Upaya itu juga didukung dengan klarifikasi yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Lampung Selatan yang mendampingi proses tersebut. “Kita bersyukur juga didampingi dewan. Jadi bisa benar-benar tepat sasaran pembangunan yang kita lakukan. Karena ada dialog dengan dewan. Mudah-mudahan secara bertahap semua usulan pembangunan bisa direalisasikan,” harap Hermansyah. Pantauan Radar Lamsel dalam kunjungan kemarin tim DPU Lamsel didampingi anggota DPRD Lamsel Sukardi. Politisi PAN ini memang duduk di Komisi C DPRD Lamsel yang membidangi urusan pembangunan. (edw)