Inilah RAPBD Lamsel 2017

KALIANDA – Pemkab Lampung Selatan menyampaikan draff rancangan RAPBD Lamsel tahun 2017 dalam rapat paripurna penyampaian di gedung DPRD Lamsel kemarin. Dari nota keuangan yang disampaikan Wakil Bupati Lamsel Nanang Ermanto menyebutkan pendapatan APBD Lamsel tahun 2017 mencapai Rp 1,933 Triliun atau meningkat sebesar Rp 11 Miliar dari APBD tahun 2016 sebesar Rp 1,922 Triliun. Menurut Nanang, jumlah pendapatan Lamsel masih didominasi dari dana perimbangan pemerintah pusat. Rinciannya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 180 Miliar; dana perimbangan sebesar Rp 1,436 Triliun dan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 315 Miliar serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp 62 Miliar. Jadi total APBD Lamsel tahun 2017 mencapai Rp 1,995 Triliun. Dari total pendapatan tersebut Pemkab Lamsel memporsikan belanja tidak langsung atau belanja gaji pegawai sebesar Rp 1,114 Triliun dan belanja langsung sebesar Rp 813 Miliar. “Dari penyunan yang dilakukan APBD kita tahun 2017 berimbang,” kata Nanang saat menyampaikan draff RAPBD itu mewakili Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan kemarin. Dalam penyampaian itu Nanang juga menjelaskan besaran anggaran dalam RAPBD Lamsel mengalami banyak perubahan. Pemkab Lamsel harus kehilangan sekitar Rp 40 Miliar dalam APBD 2017 lantaran adanya kebijakan pengalihan kewenangan mengenai urusan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi. “Jumlah itu merupakan anggaran sertifikasi guru pendidikan menenang dari pemerintah pusat yang tadinya diposkan dalam APBD Lamsel,” ungkap Nanang. Dalam APBD Lamsel tahun 2017, Nanang juga memastikan komitmen Pemkab Lamsel yang masih memporsikan belanja langsung khusus anggaran infrastruktur lebih dominan. Anggaran tersebut akan digelontorkan untuk pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan ruang kelas baru dan meubeler; rehabilitasi puskesmas dan penambahan alat-alat kesehatan  serta pembangunan jalan-jalan produksi pertanian dan perkebunan. Termasuk pembuatan embung yang diharapkan membantu petani tatkala musim kemarau. “Kami berharap mendapat dukungan dari rekan-rekan DPRD untuk membahas RAPBD ini,” ungkap Nanang. Usai menyampaikan nota keuangan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lamsel H. Hendry Rosyadi, tersebut, delapan fraksi di DPRD Lamsel menyepakati dan menyetujui agar RAPBD Lamsel tersebut dibahas secara mendapat. Mulai dari tingkat komisi hingga badan anggaran. Ke-delapan fraksi itu antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN,Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem dan Fraksi Gabungan PKB dan Hanura. Meski begitu sejumlah fraksi tetap menyoroti mengenai efektifitas dan efisiensi anggaran APBD agar berdampak pada pembangunan di Bumi Khagom Mufakat. Termasuk mengenai serapan anggaran yang harus maksimal. Tak hanya itu Fraksi PKS justru menyoroti belanja modal yang tergambar dalam RAPBD Lamsel belum sesuai dengan aturan. Yaitu porsi belanja modal dalam APBD harus mencapai sebesar 30 persen dari total APBD. “Kami melihat baru sebesar 22 persen. Mudah-mudahan seiring waktu berjalan hal ini bisa ditingkatkan,” kata Jubir Fraksi FPKS M. Akyas saat menyampaian pandangan umum fraksi. Termasuk meminta penjelasan mengenai besaran anggaran hibah yang mencapai Rp 23 Miliar dan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 Juta yang diposkan dalam APBD Lamsel. “Kami minta penjelasan mengenai hal ini. Karena ini bukan urusan wajib pemerintah,” ungkap dia. Fraksi Partai NasDem meminta agar Pemkab Lamsel bisa merelokasi dan meninjau ulang keberadaan Pasar Inpres Kalianda. NasDem juga meminta agar jalan lingkar Kota Kalianda yang berada di depan Dishub Lamsel sampai Desa Kedaton diperbaiki. (edw)