Banang Minta DKP Capai Target PAD 2017

KALIANDA – Badan anggaran (banang) DPRD Lampung Selatan meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggenjot pendatapan asli daerah (PAD) yang dibebankan pada tahun 2017, mendatang. Meskipun dinas yang menangani urusan perikanan ini targetnya naik mencapai 300 persen, Banang menyakini bisa mencapai target tersebut. Mengingat, berbagai potensi dibawah kewenangan DKP yang cukup memadai. Hal itu disampaikan Wakil Ketua I Banang DPRD Lamsel Supriyanto Hutagalung berdasarkan atensi Komisi B saat pembahasan RKA RAPBD 2017 DKP Lamsel kemarin. “Kita harap DKP mampu merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Karena, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai target tersebut. Ini atensi dari Komisi B,”ujar Supriyanto saat memimpin rapat pembahasan tersebut. Senada dikatakan Wakil Ketua II Banang H. Fahrurrozi, ST. Menurutnya, salah satu potensi PAD yang bisa dikejar adalah dari sewa lahan tambak milik pemerintah. Pasalnya, selama ini pemerintah selaku pemilik lahan tidak pernah mendapatkan kontribusi dari pengelola tambak. “Mulai sekarang harus diinventarisir tambak-tambak yang berada di lahan pemerintah. Minimal, ada PAD dari situ. Jangan dibiarkan saja. Silahkan berkoodinasi dengan Kehutanan dan Satpol-PP mengenai hal ini. Karena, ini berpotensi meningkatkan sumber PAD,”singkat Politisi Partai Gerindra ini. Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP Lamsel Dr. Meizar Melanesia mengaku siap bekerja keras untuk mencapai target PAD 2017 yang mencapai Rp962 juta lebih. Dia menjelaskan, sumber PAD di DKP Lamsel adalah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi izin usaha perikanan. “Tahun 2016 ini target kami mencapai Rp248 juta lebih. Di APBDP 2016 dinaikan kembali 10 persen. Tahun 2017, kita siap berupaya untuk memenuhi target itu karena memang ada perubahan perda soal retribusi. Disamping itu, kami akan tingkatkan koordinasi dengan Kehutanan untuk mendata lahan pemerintah yang digunakan untuk tambak,”tegas Meizar. Diketahui, anggaran belanja tidak langsung DKP Lamsel mencapai Rp3,7 miliar dan belanja langsung mencapai Rp899 juta. (idh)