Tidak Transparan, Satgas Tol Pertanyakan Honor

SIDOMULYO – Tersendatnya honor Satuan Tugas (Satgas) Tol yang mandek selama enam bulan, membuat Satgas Tol mempertanyakan transparansi honor tersebut. Hingga kini belum ada pihak yang bertanggungjawab atas tunggakan honor yang belum dibayar sejak Juli 2016 lalu. Informasi yang dihimpun Radar Lamsel, honor tersebut diperuntukan kepada Satgas yang terdiri dari Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) dan Kepala Desa (Kades) untuk lima wilayah Kecamatan Sidomulyo, Katibung, Candipuro, Way Sulan dan Merbau Mataram. Lima Kecamatan yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) STA 38 – 64 terakhir kali menerima honor tersebut pada Juli 2016 silam. Memasuki bulan ketujuh tidak ada kepastian maupun kabar mengenai hal tersebut. “Belum jelas mengenai pembayaran, ada lima Uspika dan 13 Kades,” ujar Camat Katibung Hendra Jaya, S.Sos, Kamis (9/2) kemarin. Dikatakannya, Uspika dari lima kecamatan sempat menanyakan langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai ketidakjelasan honor tersebut. Padahal, kata dia, diwilayah lainnya yang terkena JTTS sudah dibayarkan. “Sudah kami tanyakan langsung dengan pihak BPN Provinsi, namun memang tidak mendapat jawaban pasti hingga detik ini,” beber dia. Hal senada juga dikatakan mantan Camat Candipuro Affendi, SE, dia membenrakan ada lima Camat dua Danramil, empat Kapolsek serta 13 Kades yang belum menerima honor kurun waktu enam bulan terakhir. Jika dikalkulasikan sambungnya, tembus diangka ratusan juta rupiah. “Semua tugas kami selesaikan dan kami rampungkan tapi kenapa hanya lima kecamatan ini saja yang mandek pembayarannya,” ujar mantan Camat Candipuro itu. Terpisah Ketua Tim Satgas B Tol STA 38 – 64 Sutarno mengatakan permasalahan honor Satgas sudah disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Sudah disampaikan ke PPK masalah honor tersebut,” kata Sutarno. Diakui Sutarno pihak BPN hanya mengusulkan terkait honor Satgas Tol tersebut selebihnya PPK itu sendiri berdasarkan penunjukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kami sebatas menguslkan ke PUPR,” tutupnya. (ver)