Pemkab Tunjuk 26 Plt Kepala Puskesmas

KALIANDA – Pemkab Lampung Selatan segera mengisi jabatan 26 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dengan pelaksana tugas (Plt). Itu dilakukan untuk memperlancar birokrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kepala BKD Lamsel Akar Wibowo, SH., mengamini hal tersebut. Namun sayangnya, dia enggan membeberkan nama-nama pejabat eselon IV yang bakal menduduki jabatan Plt. Kepala UPT Puskesmas di seluruh Kabupaten Khagom Mufakat ini. “Sudah ditandatangani SK Plt nya. Tunggu saja, jangan khawatir. Sementara kita isi jabatan Kepala UPT Puskesmas dengan Plt. Yang lainnya menyusul sambil menginventarisir pegawai lainnya agar sesuai dengan kemampuannya,”ujar Akar di Kantor Bupati Lamsel, kemarin. Penunjukan Plt, lanjutnya, tidak lain untuk menjawab keresahan tenaga kesehatan yang kesulitan melakukan klaim pelayanan medis. Sehingga, petugas kesehatan bisa terus menjalankan tugasnya dengan baik. “Tidak ada alasan lagi mereka untuk malas-malasan bekerja. Pemerintah sudah menunjuk Plt di seluruh puskesmas yang ada di Lampung Selatan,”lanjutnya. Saat ditanya kapan efektifnya Kepala UPT Puskesmas akan mulai bekerja ?Akar enggan menjawabnya. Namun yang pasti, seluruh SK telah ditandatangani Bupati H. Zainudin Hasan. “Tidak usah menanyakan kapan SK nya bakal diserahkan, yang penting satu-per satu jabatan sudah mulai kami susun dan segera di definitifkan. Ini semua dilakukan demi terciptanya pelayanan publik yang baik,”pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, Keluhan tenaga kesehatan yang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang hingga kini tak kunjung menerima upah lantaran kekosongan jabatan Kepala UPT Puskesmas, sepertinya tidak membuat Pemkab Lampung Selatan iba. Bahkan, Pemkab menilai TKS adalah tenaga kerja yang sudah semestinya tidak mengharapkan imbalan atau upah. Itu ditegaskan Kepala BKD Lamsel Akar Wibowo, SH., saat ditemui Radar Lamsel di Kantor Bupati Lamsel, kemarin. Dia menegaskan, saat ini sebagian besar jabatan penting telah dikukuhkan atau dilantik secara langsung oleh Bupati H. Zainudin Hasan. Sehingga, tidak terdapat permasalahan intern di birokrasi pemerintahan.(idh)