Kesadaran Rendah, Baru 55 Persen Ikut Program BPJS Kesehatan

KALIANDA – Tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan akan jaminan kesehatan masih rendah. Ini terlihat dari jumlah masyarakat yang terdaftar pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Layanan Operasional Kesehatan Kalianda yang baru mencapai 55 persen. Berdasarkan data di Kantor Layanan Operasional Kesehatan Kalianda, dari 1.262.691 jiwa penduduk yang ada di Lamsel, hanya 632.580 jiwa yang terdaftar mengikuti program BPJS Kesehatan atau 55 persen. Artinya, masih ada 629.111 masyarakat yang belum berpartisipasi program BPJS Kesehatan atau 45 persen. Kepala Kantor Layanan Operasional Kesehatan BPJS Kesehatan Kalianda Ratu Syarifah, S.KM mengakui bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti program BPJS Kesehatan masih rendah. Berdasarkan data, masyarakat Lamsel yang ikut serta dalam program BPJS Kesehatan hanya mencapai 55 persen dari jumlah penduduk Lamsel. “Dari 1.262.691 jiwa penduduk yang ada di Lamsel, hanya 632.580 jiwa yang ikut. Artinya masih ada 629.111 masyarakat yang belum berpartisipasi program BPJS Kesehatan,” kata Ratu kepada Radar Lamsel saat ditemui diruangannya, kemarin. Dia sangat menyayangkan rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan. Sebab, BPJS Kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah pusat harus dimanfaatkan oleh masyarakat. “Jelas kita sangat menyayangkan karena seharusnya masyarakat menyadari dan memanfaatkan program ini sebaik-baiknya sebagai jaminan bagi kesehatan,” kata dia. BPJS, kata dia, akan terus mencoba meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam  program BPJS Kesehatan. Untuk mewujudkan peningkatan itu, pihaknya sudah menyiapkan strategi demi melancarkan sosialisasi program BPJS Kesehatan kepada masyarakat dengan bekerjasama bersama Pemkab Lamsel. “Kami sudah bekerjasama dengan Pemkab dan Satker terkait untuk membantu menggencarkan sosialisasi, agar tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan meningkat,” katanya. “Itu merupakan sebuah strategi demi tercapainya target nasional, bahwa pada tahun 2019 seluruh masyarakat harus mempunyai KIS,” pungkasnya. (rnd)