Proyeksi RAPBD Lamsel 2016 Capai Rp 2 Triliun

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memproyeksikan pendapatan daerah pada RAPBD Lamsel tahun 2016 mencapai Rp 2 Triliun lebih. Proyeksi pendapatan itu bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 1,23 Triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 493 Milyar, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 139 Milyar. Ditambah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 137 Milyar yang diantaranya bersumber dari Silpa tahun 2015 sebesar Rp 64 Milyar. Proyeksi pendapatan itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian RAPBD Lampung Selatan tahun 2016 yang dipimpin Ketua DPRD Lamsel H. Hendry Rosyadi, S.H.,M.H, di gedung DPRD Lamsel, Jum’at (20/11). Kendati demikian, proyeksi itu belum menjadi ketentuan pasti. Pemkab Lamsel masih akan menunggu penghitungan resmi dan penyerapan anggaran disejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Lamsel. Ini berkaitan dengan serapan anggaran pembangunan proyek infastruktur jalan yang menggunakan dana pinjaman pusat investasi pemerintah (PIP). Sejak tahun 2012 lalu, dana pinjaman ini memang selalu menjadi silpa setiap tahun. Dana sebesar Rp 90 Milyar dan dana daerah sebesar Rp 70 Milyar itu selalu tak terserap dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Alhasil, Fraksi PKS DPRD Lamsel pun kembali menyoroti serapan anggaran itu. Apalagi dalam nota RAPBD yang disampaikan Pemkab melalui Pj. Bupati Lamsel H. Kherlani menyebutkan dana PIP tidak lagi sebesar Rp 90 Milyar melainkan Rp 73 Milyar di RAPBD tahun 2016. Tak hanya mengenai silpa. Fraksi PKS DPRD Lamsel melalui Ketua Fraksinya Andi Apriyanto, A.Md juga mempertanyakan target PAD tahun 2016 yang sangat berbeda jauh dengan tahun 2015 lalu. Angka sebesar Rp 139 Milyar itu juga dianggap tidak proporsional dengan target pendapatan secara akumulasi sebesar Rp 2 Triliun. “Kami meminta penjelasan mengenai ini. Apakah rasionalisasi penghitungan target PAD sesuai objek pajak dan retribusi ini sudah sesuai atau tidak. Kami menilai ini sangat timpang. Apalagi ditahun 2015 lalu ditargetkan Rp 125 Milyar terealisasi melebihi 100 persen,” ungkap Andi. Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Lamsel H. Kherlani mengungkapkan bawah tahun 2015 ini pembangunan infrastruktur jalan melalui dana pinjaman daerah mulai direalisasikan. Namun, dari total Rp 90 Milyar baru terserap sekitar Rp 17 Milyar. “Alhamdulillah, dari Rp 90 Milyar sudah terserap sebesar Rp 17 Milyar. Makanya kami cantumkan Rp 73 Milyar. Angka ini masih menunggu apakah sampai akhir tahun nanti masih bisa terserap atau tidak. Kami menargetkan Silpa yang dibawa dari tahun 2015 dengan angka yang kecil,” ungkap Kherlani dalam rapat paripurna itu. Mengenai target PAD, Kherlani juga sependapat agar penghitungan PAD berdasarkan data objek pajak dan retribusi daerah yang dihitung sesuai dengan potensi yang ada. Hingga saat ini, Kherlani mengakui Pemkab Lamsel belum melakukan hal itu. “Kedepan akan kita terus benahi. Mengenai pengurangan target itu dikarenakan pendapatan daerah dari JKN dan Jamkesmas berkurang seiring dengan meningkatkan kesehatan masyarakat Lamsel. Indikator ini menjadikan bahwa masyarakat Lamsel saat ini sudah jarang yang sakit,” ungkap Kherlani. Dibagian lain, Kherlani mengungkapkan dari total pendapatan daerah Lamsel tahun 2016 mendatang sebesar Rp 1,144 Triliun akan dikucurkan untuk belanja tidak langsung. Pos anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 991 Milyar. Pembiayaan ini juga diperuntukan bagi bantuan dana desa dan dana sertifikasi guru. Lalu porsi untuk belanja langsung yang notabennya untuk rakyat Lamsel sebesar Rp 838 Milyar. “Angka ini juga meningkat. Sebenarnya porsi belanja langsung kita sudah melebihi belanja tidak langsung. Namun, karena ada pos belanja langsung yang masuk dalam pemisahan belanja tidak langsung jadi sepertinya masih kecil. Ini harus ada perubahan regulasi dipusat supaya alokasi dana desa dan bantuan dana desa dari pusat masuk didalam pos belanja langsung,” ungkap Kherlani. Sementara itu, 8 fraksi di DPRD Lamsel siap membahas dan membedah RAPBD Lamsel dalam pembahasan lanjutan di Komisi dan Badan Anggaran (Banang) DPRD Lamsel. Ke-delapan fraksi itu antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem dan Fraksi PKB dan Hanura. (edw)