10 Kapal dari KKP Belum Jelas

Dinas Perikanan Masih Tunggu SK Serah Terima

KALIANDA – Sebanyak 10 unit kapal motor (KM) nelayan bantuan dari Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) RI mangkrak di area tambat labuh PPI Dermaga Bom Kalianda. Sudah sebulan terakhir ini kapal-kapal yang akan diberikan kepada kelompok nelayan itu dibiarkan begitu saja. Informasi yang dihimpun Radar Lamsel, sepuluh unit kapal motor nelayan yang sudah dilengkapi dengan mesin tempelnya itu rencananya akan dibagikan ke masing-masing kelompok nelayan yang ada di sejumlah kecamatan di kabupaten ini. Namun entah mengapa, hingga kini puluhan kapal motor bantuan dari KKP RI tersebut belum juga dibagikan. Para nelayan setempat menyayangkan kapal yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik justru malah dibiarkan tak berdaya guna. “Sangat disayangkan, pemerintah sudah susah-susah ngasih bantuan tapi kok tidak digunakan. Memangnya kapal-kapal itu untuk siapa sih? Ya, kalau memang tidak jelas penerimanya, lebih baik bagikan saja dengan nelayan-nelayan disini yang memang sudah jelas aktifitasnya melaut setiap hari,” ujar Joni salah seorang nelayan Kalianda yang ditemui Radar Lamsel tengah memperbaiki jaring di perahunya, Selasa (14/3), kemarin. Ucapan senada dilontarkan Mad Coboy, nelayan lokal yang sudah lama bersahabat dengan laut ini sangat menyangkan kapal-kapal bantuan yang dibiarkan terapung di area tambat labuh PPI Dermaga Bom Kalianda. “Lama kelamaan kapal-kapal bantuan itu bisa rusak kalau dibiarakan begitu saja. Kan sayang, coba hitung sudah berapa puluh juta itu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membeli kapal berikut mesin nya. Coba dibagikan saja ke nelayan-nelayan yang jelas aktifitasnya, ya seperti kami ini,” ucapnya. Mad Coboy pun mengharapkan, agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan Lamsel agar bisa menyeleksi kelompok nelayan yang benar-benar untuk diberikan bantuan sarana melaut apapun itu bentuk dan jenisnya. “Ya, kalau hanya membentuk kelompok nelayan dadakan untuk menerima bantuan dari pemerintah semua orang juga bisa mas. Seharusnya dinas perikanan benar-benar menyeleksi mana yang benar-benar nelayan aktif dan mana yang nelayan dadakan. Bukannya apa, sayang kalau sudah diberikan bantuan tapi tidak dimanfaatkan, contohnya saja sudah ada kok disini, bahkan sudah ada dua unit bantuan kapal yang diberikan, tapi tidak difungsikan kan mubazir,” katanya. Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Lamsel Dwi Jatmiko membenarkan bahwa sepuluh unit kapal motor tersebut merupakan bantuan dari KKP RI. Dia juga mengamini jika saat ini kapal-kapal yang terbuat dari fiber itu di tambatkan di pelabuhan dermaga bom Kalianda. “Bukan dibiarkan terbengkalai atau mangkrak ya. Tapi kami masih menunggu SK serah terimanya. Sebab kami tidak mau menerima bantuan tanpa ada legalitasnya,” ujar Dwi Jatmiko. Menurutnya, kapal-kapal motor tersebut sebenarnya bukan untuk bantuan nelayan diwilayah Kabupaten Lamsel, tetapi bantuan untuk nelayan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. “Itu sebenarnya salah alamat. Kalau menurut penjelasan dari pihak yang mengantar, kapal-kapal bantuan itu untuk di wilayah Kabupaten Pesisr Barat,” terangnya. Dikarenakan sudah terlanjur diturunkan di Lamsel, lanjut Dwi Jatmiko, pihaknya langsung mengajukan surat permohonan untuk mengubah SK serah terima bantuan tersebut ke pihak KKP RI. “Kami juga sebenarnya mengajukan permohonan bantuan kapal, tapi sampai saat ini memang belum ada realisasinya. Karena sudah ada kapal yang diturunkan di sini (Lamsel, red), makanya kami mengusulkan ke KKP agar kapal-kapal bantuan yang sudah ada sekarang ini tetap untuk di Lamsel. Namun, kami tetap meminta SK serah terimanya secara sah. Jika tidak ada SK nya, dikhawatirkan nanti sudah dibagikan ke masing-masing kelompok nelayan tiba-tiba ditarik lagi oleh pihak kementerian. Untuk sementara ini sepuluh kapal bantuan tersebut masih kami tambatkan di pelabuhan dermaga bom, sampai turunnya SK serah terimanya,” pungkasnya. (iwn)