Jalinsum Rusak Bikin Tak Nyaman

PENENGAHAN – Jalan lintas sumatera (Jalinsum) mulai dari simpang empat Belambangan sampai Desa Gayam, Kecamatan Penengahan tak nyaman saat dilalui. Penyebabnya adalah jalan berlubang dan hasil tambal sulam yang tidak rata yang dilakukan pelaksana proyek perbaikan jalinsum. Kondisi ini diperparah lagi oleh pihak rekanan yang melaksanakan perbaikan yang tak kunjung selesai. Pantauan Radar Lamsel, pihak rekanan melakukan pengerukan pada bagian yang rusak dan tidak lansung ditimbun. Hal ini menyebabkan pengendara merasa tak nyaman saat melintasi jalan nasional itu. “Enak kalau lubangnya ukuran kecil, inimah lebar-lebar. Mana lubangnya banyak lagi, kiri ada dan di kanan ada,” kata Adha (25) salah satu pengendara kepada Radar Lamsel, kemarin. Menurut dia, banyaknya jalan berlubang yang tersebar di sepanjang Jalinsum harus segera dicarikan solusi oleh dinas dan instansi terkait. “Kita pasti tidak menginginkan adanya korban jiwa karena masalah kerusakan jalan ini. Terlepas apapun penyebabnya, baik itu karena kendaraan berat atau apapun, jalan berlubang itu baiknya segera dicarikan solusi dan diperbaiki mas,” katanya. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Lamsel Sunyata mengamini keluhan pengendara yang menginginkan agar jalan berlubang di Jalinsum segera diperbaiki. Untuk memastikan seberapa parah lubang disepanjang Jalinsum, Sunyata mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap jalan-jalan berlubang dari Kecamatan Bakauheni sampai ke Kecamatan Kalianda. “Ya, tadi (kemarin) kita sudah melakukan pengecekan jalan dari Kecamatan Bakauheni sampai ke Kecamatan Kalianda. Lubang-lubangnya memang cukup parah,” kata Sunyata. Menyikapi permasalahan jalan berlubang itu, Sunyata mengaku akan menyampaikan hal tersebut ke pimpinan untuk dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung yang akan digelar pada bulan April ini. “Karena untuk permasalahan perbaikan Jalinsum dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu kita harus koordinasikan dengan Provinsi dan Pusat,” pungkasnya. (rnd)