Tiga Kecamatan Lakukan Asistensi APBDes

Dulkahar : APBDes Desa Bermasalah Bisa Terhambat

SIDOMULYO – Menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lamsel melakukan asistensi APBDes ditiga kecamatan. Asistensi APBDes serta pemantapan Peraturan Bupati (Perbup) itu diikuti oleh seluruh aparatur desa dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sidomulyo, Candipuro dan Way Panji. Kepala DPMD Lamsel Dulkahar MS.I mengatakan, tujuan utama dari asistensi ini agar aparatur desa benar-benar menguasai dan memahami sistem penyusunan APBDes sesuai dengan Perbup yang berlaku. “Antisipasi kesalahan yang seringkali terjadi pada penetapan belanja modal misalnya, terlebih saat ini Lamsel memfokuskan pada konstruksi atau infrastruktur sekurang-kurangnya 70 persen dari nominal Dana Desa,” ujar Dulkahar kepada Radar Lamsel di Gsg Betik Hati, Senin (3/4) kemarin. Dalam konteks ini lanjut Dulkahar DPMD sebagai wadah pemberdayaan masyarakat menginstruksikan seluruh desa untuk kejar target. Pasalnya, pencairan DD 60 persen selambat-lambatnya pada Juni mendatang. “Kejar target, semua penyusunan diharapkan rampung secepatnya, kalau tidak segera dikejar bisa terhambat pencairannya,” ungkapnya. Dijelaskannya, aparat desa juga harus mempelajari peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah desa, terutama mengenai tata cara pengelolaan DD. “Dalam asistensi inilah pembahasan itu dikupas,” ujar mantan Camat Natar ini. Sementara bagi desa yang sebelumnya memiliki permasalahan seperti Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro, hal ini tentu bisa berdampak menghambat pembangunan jika Kades maupun BPD tidak singkron. Sebab kata dia, lantaran selisih paham pembangunan desa jadi terhambat. “Pembangunan infrastruktur desa bisa terhambat, kalau saja kasus semacam ini masih terus berlanjut. Jangan sampai gara-gara selisih paham pembangunan didesa yang dikorbankan,” katanya lagi. Sementara untuk wilayah Way Panji terpampang Desa Sidoharjo yang belakangan tersiar kabar tersandung soal polemik pasar desa. Meski demikian peluang Sidoharjo tetap terbuka lebar ketimbang Sinar Palembang yang pembangunan onderlagh masih dipermasalahkan hingga kini. “Melihat kasus dua desa ini tentu ada perbedaan, tapi dengan kerja keras dan pemahaman semacam ini kami berharap upaya pemerintah bisa berjalan sesuai target. Untuk percepatan pembangunan Lamsel kami harapkan semua aparat desa jalan beriringan,” tandasnya. Diketahui dari tiga kecamatan  tersebut terdapat beberapa desa yang sempat dirundung masalah baik dari masyarakat atau dari BPD desa itu sendiri. (ver)